Program Lima Hari Sekolah, Bupati KLU Minta Tinjau Ulang

Tanjung (Suara NTB) – Program 5 hari sekolah yang digaungkan pemerintah pusat dinilai tidak cocok dilaksanakan di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Sebaliknya pengurangan jumlah hari sekolah akan berdampak secara ekonomis dan psikologi baik bagi siswa, guru dan pemerintah daerah.

Bupati KLU, Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH., kepada wartawan Kamis, 15 Juni 2017 mengaku prihatin dengan wacana pelaksanaan 5 hari sekolah oleh pemerintah pusat. Meski masih dilakukan bertahap di beberapa daerah, namun sejak awal digaungkan Najmul mengisyaratkan berat bagi KLU untuk menjalankan visi tersebut.

“Lima hari sekolah, ya kita prihatin. Apalagi Lombok Utara sedang memperjuangkan SPM (standar pelayanan minimal) pendidikan,” ungkap Najmul Akhyar.

Baca juga:  SMAN 7 Mataram Juarai Hilo Marketer Academy

Pelaksanaan jam kerja dan hari kerja siswa di sekolah, jelasnya agar mempertimbangkan aspek kemampuan orang tua siswa, kemampuan psikologi siswa dan kemampuan daerah.

Dalam hal ini, menerima siswa sampai sore akan berkorelasi langsung dengan teknis kesiapan orang tua membekali anak-anaknya. “Anak-anak juga butuh makan kalau sekolah sampai sore, harus ada penganggaran. Menurut kemampuan orang tua, akan sangat memberatkan,” cetus Najmul.

Lebih lanjut, apabila sekolah dan oranag tua tidak mampu menyediakan keperluan makan sore siswa, maka akan menjadi kewajiban daerah untuk membiayai. Hanya saja bagi KLU, kemampuan APBDnya masih minim untuk mengimbangi alokasi tambahan anggaran non teknis tersebut.

Baca juga:  Kepsek Diminta Fokus Persiapkan Siswa Hadapi UN

Pertimbangan berikutnya sebut Najmul, sekolah sore akan menghilangkan kesempatan anak – anak untuk menimba ilmu agama. Di banyak dusun di KLU, anak-anak biasanya menggelar pengajian Alquran pada sore hari.

“Harus ditinjau kembali, karena sekolah sore menyebabkan anak-anak lowong 2 hari. Kesempatan untuk anak bermain lebih banyak yang jelas berpengaruh pada kehidupan sosial mereka di masyarakat,” pungkasnya. (ari)