Ini Pandangan Pengamat Soal Larangan Pelajar Bawa HP ke Sekolah

Mataram (suarantb.com) – Pemberlakuan larangan bagi pelajar membawa handpone (HP) ke sekolah akan diterapkan mulai 1 April mendatang. Pengamat Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram, Syafril M.Pd, mengungkapkan persepektifnya dalam memandang kebijakan ini.

“Larangan membawa HP itu ada beberapa persepektif. Boleh jadi positif, tapi tidak menutup kemungkinan efek negatifnya juga ada,” katanya, Kamis, 16 Maret 2017.

Kebijakan ini menurutnya akan positif dilakukan dan harus dilakukan, ketika telah ada basis penelitian yang memang menunjukkan pengaruh negatif bagi pelajar. Seperti kerusakan mental dan sebagainya yang disebabkan penggunaan HP tersebut.

“Maka harus ada upaya solusi cerdas untuk mengatasi persoalan ini baik dengan melarang atau dengan melakukan penatan penggunaan HP di sekolah,” ujarnya.

Syafril menyayangkan jika ternyata kebijakan ini belum memiliki basis penelitian yang kuat. Perkembangan komunikasi menurutnya juga menjadi hal yang tidak bisa dihindari dan penggunaannya tidak selalu berdampak negatif.

“Kalau siswa menggunaan gadget untuk mengakses online library misalnya, untuk meningkatkan kualitas dirinya, maka justru pelarangan itu menurunkan semangat untuk meningkatkan kualitas diri siswa,” ujarnya.

Baca juga:  Penjemput Siswa Dilarang Parkir di Depan Sekolah

Menurut Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Mataram tersebut, untuk saat ini dirinya belum bisa mengungkapkan apakah kebijakan tersebut memiliki basis penelitian yang signifikan kuat. Namun, ia mengatakan bahwa memang terdapat informasi dari KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) terkait adanya tindakan asusila dan kriminal yang dilakukan pelajar akibat penyalahgunaan HP.

Meskipun demikian, informasi yang didapat tersebut menurutnya harus memiliki tingkat signifikansi yang besar. Artinya, jika hanya nol koma sekian persen, maka belum signifikan untuk diterapkan.

“Signifikan itu misalnya dari 1000  siswa itu sudah ada 10 itu sudah signifikan. Nah taraf signifikansi itu dalam ilmu sosial ketika sudah di angka 5 persen. Kalau sudah 5 persen maka itu sudah cukup serius dan harus segera ditata. Indikasi itu ada, tapi apakah indikasi menunjukkan signifikansi, itu kan yang jadi masalah,” imbuhnya.

Baca juga:  Penjemput Siswa Dilarang Parkir di Depan Sekolah

Terkait efektivitas, ia mengungkapkan hal tersebut belum bisa diprediksi karena belum dilakukan. Namun, jika ingin diterapkan untuk melihat efektivitasnya, maka hal tersebut menurutnya bisa dilakukan dengan terlebih dahulu  melakukan percontohan.

“Buat pilot project 1-2 sekolah, sekolahnya disebar ada sekolah kota, pertengahan dan pinggiran, bukan dirandom. Saya kira dengan begitu bisa kita petakan efektivitas penerapan ini. Nah kenapa dibatasi, karna pilot project, hanya untuk melihat kebijakan ini efektif apa tidak, sebelum diterapkan  ke semuanya,” sarannya.

Syafril mengungkapkan sesuai aturan, segala hal yang menyangkut kebijakan sudah seharusnya memiliki naskah akademis. Terlebih suatu kebijakan harus dapat dipastikan hasilnya dapat bermanfaat untuk masyarakat, baik di masa sekarang dan di masa mendatang.

Jika berbasis penelitian, maka perlu didukung kebijakan yang diusulkan oleh Gubernur. “Tapi kalau tidak berbasis research maka Gubernur harus meninjau kembali keinginannya untuk menerapkan kebijakan itu,” pungkasnya. (hvy)