PGRI NTB Setuju UN Ditiadakan

Mataram (suarantb.com) – Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) NTB, H Ali Rahim menyambut baik peniadaan Ujian Nasional oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Selasa, 29 November 2016. Ini berbeda dengan tanggapan anggota Komisi V DPRD NTB, H Abdul Karim yang menolak peniadaan UN.

“Peniadaan UN harus kita sambut dengan baik. Lebih baik anggaran Rp 500 miliar itu digunakan dalam rangka pembinaan guru,” ujar Ali.

Menurut Ali, dalam UU Nomor 20 tahun 2003 pendidikan nasional diserahkan pada sekolah. Karena sekolah lebih memahami persoalan yang dihadapi oleh pendidik dan peserta didik. Sehingga akan lebih baik jika Ujian Nasional diserahkan pada sekolah. Bukan dikelola

oleh pemerintah pusat.

“Berikanlah pada sekolah, biar sekolah yang menentukan kebijakan. Karena mereka yang lebih tahu persis,” katanya.

Selain itu, Ali menyebutkan tidak adanya UN akan mengurangi pekerjaan semua pihak. “Tidak merepotkan semua orang, tidak ada khawatir. Belum lagi tender soal atau apalah itu, terlalu banyak itu. Serahkan saja pada sekolah, lebih memudahkan dan lebih terjangkau,” lanjutnya.

Untuk bisa melakukan kontrol terhadap sekolah tersebut, Ali menyebutkan bisa dilakukan tes diagnostik untuk memetakan kesulitan belajar siswa. Sekaligus mutu pendidikan yang diterima siswa melalui penerapan materi oleh guru.

“Di Amerika malah kan tidak ada UN. Di Australia juga sekolah-sekolah buat kurikulum sendiri kok,” tambahnya. (ros)