Suruji : Cara Berpikir Pegawai Dikpora NTB Harus Diubah

Mataram (suarantb.com) – Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB, Drs. H. Muh. Suruji mengatakan cara berpikir para birokrat yang mengurus persoalan pendidikan di NTB harus berubah. Dari yang awalnya hanya sebagai pembantu untuk melaksanaan tugas-tugas pemerintah pusat menjadi birokrat yang memikul tanggung jawab penuh pada tugas pokok dan fungsi yang sudah tertera dalam undang-undang.

Selama ini, para pegawai yang berada di lingkup Dikpora  NTB belum bisa membedakan antara tanggung jawab yang pokok dan tanggung jawab yang tidak  pokok. Hal itu harus segera diubah oleh semua pegawai jika ingin melihat pendidikan di NTB lebih maju dari sebelumnya.

Kepada wartawan, Jumat, 23 September 2016 di kantor DPRD NTB, Suruji mengatakan  budaya latah para pegawai Dikpora melihat mana tugas pokok dan bukan pokok harus segera diubah. Menurutnya, hal itu menjadi salah satu penyebab Dikpora NTB  lemah dalam merealisasikan  program-program pokok yang sudah tertuang di dalam rencana strategis (renstra).

“Yang sekarang dengan yang besok itu mind set-nya harus beda. Karena kewenangan Dikpora sekarang berbeda dengan tahun sebelumnya. Kemarin Dikpora tidak punya kewenangan mengelola Sekolah. Karena dikelola kabupaten/kota. Kedepan mulai Januari 2017 ada kewajiban provinsi mengelola sekolah, sehingga mindset-nya harus berubah, dari yang hanya membantu menjadi bertanggung jawab mengelola,” katanya.

Hal lain yang tak kalah penting untuk diubah oleh para pegawai Dikpora adalah mulai melihat dengan jelas batas-batas antara tugas pokok dan fungsinya. Menurut Suruji, hal tersebut penting dilakukan kalau ingin melihat pendidikan NTB lebih maju dari tahun-tahun sebelumnya.

“Selama ini teman-teman tidak bisa memberi batas jelas mana yang kewajiban, mana yang sunnah. Sebenarnya teman-teman setiap hari kinerjanya sudah bagus, pontang-panting bekerja setiap hari. Tapi apa yang dikerjakan, pekerjaan orang pusat, tugas pembantuan itu. Padahal sebenarnya ukuran kita bekerja atau tidak bukan seberapa banyak tugas orang kita selesaikan, tetapi seberapa banyak tanggung jawab kita,  kita selesaikan,” ungkapnya.

Mantan Kepala BKD dan Diklat NTB ini menambahkan kedepan ia akan emmbuat batasan pekerjaan pokok yang dikerjakan Dikpora NTB sesuai dengan rincian-rincian dalam renstra.  “Yang wajib itu apa yang tertera di dalam DPA kita. Karena DPA itu adalah rincian untuk mencapai apa yang sudah tertera didalam renstra. Dan renstra itu merupakan bagian dari upaya pencapaian RPJMD,” tandasnya. (ast)