Pungli PPDB, Ombudsman Koordinasi dengan Pemprov NTB

Mataram (suarantb.com) – Ombudsman RI Perwakilan NTB berencana menggandeng Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB untuk  membahas persoalan pungutan liar (pungli) saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Kepala Ombudsman Perwakilam NTB, Adhar Hakim, SH, MH  menjelaskan telah berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB untuk membahas persoalan maraknya pungli saat PPDB tahun ini.

“Kemarin saya sudah berkoordinasi dengan Sekda Provinsi NTB, untuk memberikan masukan terkait maraknya pungutan saat PPDB. Namun dilakukan nanti setelah selesainya MTQ Nasional,” ujar Adhar, Kamis 21 Juli 2016.

Pasca MTQ Nasional, Ombudsman NTB menawarkan pada Pemprov NTB untuk memfasilitasi sebuah proses pembahasan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk duduk bersama membahas pungutan saat penyelenggaraan PPDB. Hal tersebut dimaksudkan  agar Bupati dan Walikota dapat mengeluarkan sebuah kebijakan-kebijakan yang diikuti pengawasan setiap diselenggarakan PPDB dan ujian nasional.

“Formulasi yang tepat untuk PPDB, saya bilang sama Sekda untuk memfasilitasi sebuah proses pembahasan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota agar tidak satu-satu, agar walikota dan bupati mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang kemudian diikuti dengan pengawasan yang ketat dalam setiap kali PPDB maupun UN,” jelas Adhar.

Adhar menjelaskan  dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemprov diberikan kewenangan untuk melakukan supervisi terhadap setiap daerah kabupaten/kota untuk mengatasi berbagai persoalan. Selain itu,  Adhar juga menjelaskan bahwa kewenangan untuk memungut pada publik bukan menjadi kewenangan kepala sekolah maupun komite sekolah, melainkan hanya melekat pada kepala daerah.

“Ini mohon dicatat. Kewenangan untuk memungut dana negara di daerah kabupaten/kota kepada publik bukan menjadi kewenangan kepala sekolah dan komite sekolah. Melainkan hanya melekat di kepala daerahnya, bupati atau walikota. Sehingga apupun alasan  kepala sekolah maupun komite memungut, nggak punya kewenangan mereka,” terangnya.

Adhar berharap agar dari koordinasi dengan Pemprov NTB nantinya akan diikuti dengan lahirnya regulasi pada setiap daerah di NTB yang berkaitan dengan penuntasan permasalahan pada penyelenggaraan PPDB. Untuk itu, Bupati dan Walikota harus membuat regulasi.

“Kalau dengan regulasi memberikan kewenangan yang sifatnya nanti delegatif kepada kepala sekolah untuk memungut sesuai undang-undang, silahkan, nanti kita atur itu. Oleh karena itu Pemprov harus bicarakan hal ini pada bupati dan walikota. Kasihan masyarakat loh,” harapnya. (szr)