Penderita Gizi Buruk Butuh Pendampingan

Kadikes NTB, Nurhandini Eka Dewi (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Dinas Kesehatan (Dikes) NTB mengaku sudah melakukan pendataan dan berupaya menangani masalah gizi buruk dan stunting. Dikes mengatakan kewalahan. Ada kasus-kasus gizi buruk yang ditemukan karena memang penderitanya memiliki penyakit dasar yang tak bisa disembuhkan.

‘’Tinggal ketelatenan. Yang diperlukan itu adalah pendampingan. Bahwa untuk kasus-kasus gizi buruk tertentu, yang kita anggap perlu pendampingan, harus ada yang mendampingi. Agar bisa lebih baik kondisinya,’’ kata Kepala Diikes NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, M.PH dikonfirmasi Kamis, 14 Maret 2019 kemarin.

Ia mengatakan, anak penderita  kasus gizi buruk yang ditemukan di Lombok Timur beberapa waktu lalu pernah dirawat di RSUD Selong sebanyak tiga kali. Untuk menangani kasus gizi buruk seperti ini, kata Nurhandini, perlu ada pendampingan.

Sehingga ke depan, pihaknya sudah menandatangani kerjasama dengan Tim Penggerak PKK NTB, memanfaatkan dasa wisma. ‘’Pendampingan-pendampingan seperti itu kita butuhkan. Info awal kita butuhkan,’’ katanya.

Menurutnya, tenaga kesehatan yang ada di setiap desa masih kurang. Sehingga perlu ada yang mendampingi keluarga yang mengalami permasalahan kesehatan kronis atau berat. Itulah pentingnya melibatkan masyarakat lewat dasa wisma, organisasi masyarakat dan PKK.

Mengenai kondisi dasa wisma yang mati suri sekitar 75 persen di NTB, Nurhandini mengatakan pihaknya bersama PKK akan menghidupkannya kembali bersamaan dengan revitalisasi Posyandu. ‘’Kita mulai hidupkan dasa wisma  dari desa-desa yang revitalisasi Posyandu,’’ katanya.

Nurhandini mengatakan, upaya menekan kasus gizi buruk, stunting dan lainnya yang masih berada di atas rata-rata nasional tak bisa dengan membalikkan telapak tangan. Untuk itu, dalam lima tahun ke depan akan terus diupayakan agar angkanya bisa terus ditekan dan berada di bawah rata-rata nasional.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Prof. Dr.dr. Nila Djuwita F. Moeloek, Sp.M (K) meminta NTB terus menekan tiga parameter status gizi balita NTB yang angkanya masih berada di atas rata-rata nasional. Tiga parameter status gizi balita yang dimaksud adalah balita gizi kurang dan gizi buruk, balita pendek dan sangat pendek, serta balita kurus dan sangat kurus.

Menkes membeberkan data tren status gizi balita 2013 – 2018 secara nasional. Untuk kasus gizi kurang dan gizi buruk turun dari 19,6 persen menjadi 17,7 persen. Kasus stunting atau balita pendek dan sangat pendek turun dari 37,2 persen menjadi 30,8 persen. Sedangkan untuk kasus balita kurus dan sangat kurus turun dari 12,1 persen menjadi 10,2 persen.

Untuk NTB, Menkes mengatakan tren status gizi balita memang mengalami penurunan. Namun, jika dibandingkan dengan rata-rata angka nasional, NTB masih cukup tinggi.

Tiga parameter status gizi balita yang ada di NTB 2013 – 2018. Untuk kasus balita gizi kurang dan buruk terjadi peningkatan dari 25,7 persen menjadi 26,4 persen. Angka ini masih berada di atas rata-rata nasional yang saat ini sebesar 17,7 persen.

Kemudian angka stunting di NTB terjadi penurunan dari 45,2 persen menjadi 33,5 persen. Meskipun terjadi penurunan, angka stunting di NTB masih berada di atas rata-rata nasional yang saat ini sebesar 30,8 persen.  Selanjutnya, angka balita kurus dan sangat kurus meningkat dari 11,9 persen menjadi 14,4 persen. Sementara angka rata-rata nasional saat ini sebesar 10,2 persen. (nas)