Pendapatan Daerah Terancam Hilang, Perizinan Perumahan di Lobar Rawan Dicaplok Daerah lain

Hamka (Ekbis NTB/dok)

Giri Menang (Suara NTB) – Pendapatan Daerah Lombok Barat (Lobar) dari sektor perizinan terancam banyak yang hilang, menyusul izin perumahan di daerah perbatasan rawan masuk dan dicaplok daerah lain. Pasalnya, beberapa kali kejadian pengembang yang tidak tahu batas wilayah mengurus izin ke Pemkot Mataram padahal daerah itu ternyata masuk Lobar.

Mengantisipasi itu tidak terjadi lagi, pihak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang mengurus perizinan perlu berkoordinasi dengan bagian pemerintahan untuk memperjelas batas wilayah antardaerah yang rencananya menjadi lokasi investasi oleh pengembang.

Iklan

Kepala Bagian Pemerintahan Setda Lobar H. Hamka mengatakan, ada beberapa titik di perbatasan yang perizinannya justru salah alamat, karena masuk ke kota. Hal ini diketahui ketika pengembang mengurus balik nama sertifikat dari Lobar ke kota Mataram.  “Itu kita tahu setelah pengurusan sertifikat lahan, karena pengembangnya mengira kalau masuk wilayah kota, tapi kami langsung jelaskan ke pengembang,” jelas Hamka akhir pekan kemarin.

Karena itu pihaknya langsung berkoordinasi dengan Pemkot Mataram dan turun ke beberapa lokasi pembangunan perumahan yang salah masuk mengurus perizinan.

Namun persoalan ini perlu diantisipasi agar tidak terjadi ke depannya. Sebab, kata dia, pembangunan perumahan kebanyakan di  wilayah perbatasan, sehingga kerawanan terjadi kesalahan ini bisa saja kembali teruang di masa mendatang. Beberapa titik yang rawan, seperti di wilayah perbatasan dengan kota di Lingsar, Labuapi dan lokasi, Gunungsari dan lainnya. Menurutnya, kemungkinan pengembang lebih memilih Mataram, dan lebih mudah dijual kalau ke Mataram.

Untuk mencegah hal ini terjadi, tambahnya, penting ke depan pihak pemerintahan diajak koordinasi oleh OPD dalam hal menyangkut perizinan. Sebab kalau pemerintahan diajak koordinasi, maka bisa dijelaskan kepada pengembang terkait batas wilayah, sehingga tidak terjadi salah alamat dalam mengurus izin. “Sebab bisa saja terjadi kesalahan, informasi dari pengembang kita cek lapangan,”ujar dia.

Hal ini juga, lanjutnya, bisa meningkatkan PAD dari sektor perizinan. Terkait tapal batas ini, tegasnya, sudah jelas, karena pihaknya sudah melakukan rapat bersama Pemkot Mataram, sehingga jelas batas wilayahnya. Pertemuan antara Pemda Lobar dengan Pemkot Mataram, sehingga perlu sosialisasi kepada para pihak terkait termasuk pengembang. (her)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional