Pendampingan Kejati NTB, Aset Negara di KEK Mandalika Pulih Rp3,7 Triliun

Purwanto Joko Irianto. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Kejati NTB mendampingi PT ITDC dalam 21 perkara sengketa lahan kawasan KEK Mandalika sepanjang tahun 2014 sampai 2020 lalu. Sejumlah perkara itu dimenangkan sehingga menguatkan kepemilikan hak pengelolaan lahan kepada BUMN tersebut. Hasilnya, pengembangan kawasan wisata dengan sirkuit MotoGP ini dapat berjalan lancar.

“Total pemulihan kekayaan negara dari aset lahan di Mandalika yang berhasil diselamatkan sebesar Rp3,72 triliun,” terang Wakajati NTB Purwanto Joko Irianto memaparkan capaian kinerja Kejati NTB per semester I tahun 2021, kemarin. Dia menerangkan, semua perkara ITDC yang didampingi adalah gugatan sengketa tanah. Totalnya ada 21 perkara yang diajukan gugatan oleh masyarakat. “Kita mendampingi ITDC sebagai jaksa pengacara negara,” ujarnya.

Iklan

Sejumlah perkara itu sudah diputus pengadilan dan berkekuatan hukum tetap. Mekanisme lain yang ditempuh yakni dengan cara konsinyasi untuk pemilik lahan enklave. “Masih ada potensi gugatan. Tapi kalau ada yang masih kurang puas, gugat saja ke pengadilan,” kata Purwanto.

Gugatan perdata terkini yang dimenangkan JPN antara lain dengan nama penggugat Amaq Kangkung. Gugatannya mengenai tanah Amaq Kangkung dimasukkan ke dalam sertifikat HPL 1 dan HPL 78 merupakan perbuatan melawan hukum. Sehingga dia meminta hakim menyatakan sertifikat HPL tersebut cacat hukum.

Selain itu dia juga mengajukan pembayaran ganti rugi moril Rp500 juta dan materiil Rp250 juta. Ditambah meminta ganti pembayaran tanah seluas 15,25 hektare sebesar Rp45,77 miliar. Per are-nya dihargai Rp300 juta. Hakim pada Pengadilan Negeri Praya memutuskan sertifikat HPL tanah itu sah milik PT ITDC. Berdasarkan bukti dokumen tanah dengan registrasi HPL 73 surat ukur No94/Kuta/2010 seluas 1.223.250 meter persegi.

Kemudian perkara yang diajukan Migarse dan Amaq Labak yang menggugat tanahnya dimasukkan dalam HPL 22 tanpa izin sehingga menurutnya cacat hukum. Dia meminta pembayaran atas tanah per are-nya Rp300 juta. Rinciannya, tanah sisa milik Migarse seluas 11,3 are dengan harga Rp3,39 miliar. Tanah sisa milik Nate seluas 8,39 are dengan harga Rp2,51 miliar.

JPN kemudian melawannya dengan rekonvensi. Sehingga hakim menyatakan Migarse dan Nate menguasai tanah secara melawan hukum. Dokumen terkait tanah itu cacat hukum sehingga tidak sah. Hakim menyatakan tanah HPL 70 dengan surat ukur No90/KTA/2010 seluas 168.867 meter persegi atau 16,88 hektare sah milik PT ITDC.

Kemudian ada perkara yang dilayangkan Abu Bakar alias Gebuh dan Jinalim terkait pembayaran lahan seluas 60,4 are di kawasan HPL 88 sebesar Rp18,12 miliar. Serta menuntut ganti rugi moril Rp1 miliar dan materiil Rp500 juta. Hakim dalam amar putusannya menyatakan sah penguasaan tanah berdasarkan sertifikat HPL No88 atas nama PT ITDC.

Selanjutnya sengketa pada HPL 73 yang didugat Umar terhadap lahan seluas 90.000 m2. Lahan ini g dibangun Pullman Mandalika Hotel, Royal Tulip Resort and Spa, dan Paramount Resort and Residence. Putusan kasasi ini menganulir klaim penggugat, Umar. Mahkamah Agung menyatakan seluruh dokumen, surat-surat, dan akta yang dibuat, ditandatangani, dan dipakai Umar untuk mensertifikatkan tanah obyek sengketa tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Putusan itu juga memuat bahwa HPL tersebut sah milik PT ITDC. Berdasarkan sertifikat HPL No73 tertanggal 25 Agustus 2010. Sebaliknya, buku tanah atas nama Umar dengan No889 surat ukur 13 Januari 2005 seluas 59.900 m2 tidak punya kekuatan hukum mengikat. (why)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional