Pendaftaran Diperpanjang Tiga Hari, 14 Pejabat Tak Lolos Seleksi Administrasi Lelang Jabatan

Muhammad Nasir (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pansel Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Pemprov NTB memperpanjang pendaftaran seleksi terbuka sembilan jabatan Kepala OPD. Karena salah satu jabatan yang dilelang, yaitu Direktur RSUD NTB, belum memenuhi batas minimal jumlah pendaftar setelah dilakukan seleksi administrasi.

‘’Diperpanjang tiga hari, mulai tanggal 9, 10 dan 12 Maret. Karena tanggal 11 Maret libur. Seleksi ke tahap selanjutnya belum bisa dimulai sebelum RSUD memenuhi kuota pendaftar. Karena asesmennya yang akan bermasalah,’’ kata Sekretaris Pansel JPTP Pemprov NTB, Drs. Muhammad Nasir dikonfirmasi Suara NTB, Jumat, 5 Maret 2021.

Iklan

Sebelumnya, ada 64 pejabat yang mendaftar untuk sembilan jabatan eselon II yang dilakukan seleksi terbuka. Dengan rincian  Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebanyak 12 orang. Kemudian Biro Administrasi Pembangunan (AP) dan Biro Administrasi Perekonomian masing-masing 10 orang pendaftar.

Selanjutnya, Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah 9 pendaftar, Dinas Pertanian dan Perkebunan 7 pendaftar, Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) masing-masing 5 pendaftar. Serta, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) dan RSUD NTB masing-masing 3 pendaftar.

Dari 64 pejabat yang mendaftar, kata Nasir, sebanyak 50 orang yang lulus seleksi administrasi. Sedangkan 14 orang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi. “Dan ini harus ada perpanjangan pendaftaran lagi. Karena ada jabatan  yang tak memenuhi kuota yaitu RSUD NTB,” kata Nasir.

Namun, Nasir tak menyebutkan secara rinci pendaftar yang tidak lulus seleksi administrasi untuk masing-masing jabatan yang dilelang. Ia hanya menyebutkan, untuk jabatan Direktur RSUD NTB saja yang masih belum memenuhi kuota pendaftar.

Mengenai penyebab 14 pejabat yang tidak lulus seleksi administrasi. Nasir mengatakan ada beberapa penyebab. Pertama, mereka ada yang  tidak menyampaikan berkas persyaratan tetapi tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan yang dipersyaratkan.  “Misalnya, harus pernah Diklatpim bagi pejabat struktural. Minimal dua tahun dalam jabatan. Kita koreksi di situ,” terang Kepala BKD NTB ini. (nas)

Advertisementfiling laporan pajak filing laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional