Pendaftaran Calon Kepala Daerah Dikhawatirkan Jadi Klaster Baru

Lalu Abdul Wahid (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB meminta penyelenggara Pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu NTB menegakkan protokol kesehatan Covid-19 dalam tahapan Pilkada serentak 2020. Pemprov khawatir Pilkada menjadi klaster penularan Covid-19, karena dalam waktu dekat akan berlangsung proses pendaftaran bakal calon kepala daerah yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan keramaian.

“KPU dan Bawaslu harus mengawal penegakan Covid. Kita mengingatkan penyelenggara. Segala tahapan Pilkada diakukan sesuai standar Covid-19,” kata Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Lalu Abdul Wahid, SH, MH dikonfirmasi Suara NTB, Minggu, 30 Agustus 2020.

Iklan

Wahid mengatakan pendaftaran bakal calon kepala daerah untuk Pilkada serentak di tujuh kabupaten/kota di NTB akan dimulai pada pekan pertama September mendatang. Proses pendaftaran bakal calon kepala daerah ke KPU, berpotensi terjadinya kerumunan orang. Sehingga protokol kesehatan bisa saja diabaikan.

“Tetapi penyelenggara, KPU dan Bawaslu, melaksanakan segala tahapan dengan standar protokol Covid-19. Bahkan regulasinya sudah dibuat.  Kalau terjadi seperti itu (paslon mengumpulkan massa). Nanti kita koordinasi dengan perangkat daerah yang ada dengan penyelenggara. Bagaimana menyelesaikan itu,” kata Wahid.

Ia mengingatkan bakal calon kepala daerah dan tim suksesnya harus patuh pada protokol kesehatan. Jika tidak, maka akan dapat mengganggu proses tahapan Pilkada apabila banyak masyarakat yang terpapar Covid-19 akibat mengabaikan protokol kesehatan.

“Kalau soal sanksi kepada bakal pasangan calon yang mengumpulkan massa, itu domainnya penyelenggara. KPU dan Bawaslu harus memastikan pendaftaran bakal calon mematuhi protokol Covid,” imbuhnya.

Untuk mencegah kerumunan massa pada saat pendaftaran, Wahid mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan penegak Perda yang ada di kabupaten/kota. “Namun bagaimana teknisnya, nanti kita koordinasikan sebelum pendaftaran pasangan calon,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, Pilkada serentak di tujuh kabupaten/kota di NTB akan dilaksanakan 9 Desember mendatang. Yaitu, Kota Mataram, Lombok Utara, Lombok Tengah, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu dan Bima. Untuk menyukseskan pesta demokrasi lima tahunan tersebut, Pemda Kabupaten/Kota sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp147 miliar lebih.

Dengan rincian, Kabupaten Bima sebesar Rp24,668 miliar, Kabupaten Dompu Rp15 miliar, Kabupaten Sumbawa Rp25 miliar. Kemudian Kabupaten Sumbawa Barat Rp13,5 miliar, Kota Mataram Rp25 miliar, Kabupaten Lombok Utara Rp16,2 miliar dan Lombok Tengah Rp28 miliar. (nas)

Advertisement