Pencairan Masih “Ditahan”, Eksekusi DD Belasan Desa di Lobar Molor

Giri Menang (Suara NTB) – Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ( PMD) Lombok Barat (Lobar), dari 119 desa yang ada sebanyak 105 desa yang belum mencairkan DD. Sementara 14 desa belum bisa mencairkan. Melihat waktu yang ada, pencairan DD ini pun mengalami kemoloran seharusnya sesuai target pusat pada Januari-Februari lalu.

Kepada Suara NTB, Rabu, 25 April 2018, Kepala Dinas PMD Lobar L. Edy Sadikin melalui Kasi Bantuan Keuangan Desa pada Dinas PMD, Ahmad Maryuki menyatakan, hingga saat ini baru 105 desa yang sudah mencairkan DD. “Sebanyak 14 desa belum mencairkan DD, masih berproses. Tapi memang melihat waktunya cukup jauh molor, eksekusi DD pun dipastikan molor,” terangnya.

Iklan

Melihat kendala yang dihadapi desa rata-rata belum menyelesaikan APBDes, penyelesaian APBDes ini sendiri sempat terkendala adanya kebijakan baru tersebut. Akibatnya, program padat karya dalam alokasi program dana pembangunan harus dialokasikan 30 persen untuk padat karya belum bisa dilaksanakan. Desa wajib mematuhi aturan ini, sehingga mau tidak mau desa yang sudah menyusun APBdes terpaksa melakukan penyesuaian.

Kalau melihat batas akhir sesuai ketentuan, ujarnya, pencairan dan eksekusi DD sudah molor jauh. Pengesahan APBdes seharusnya sudah rampung tanggal 31 Desember, namun pihak dinas tidak bisa memaksa desa. Dinas bisa mendorong desa untuk mempercepat penyelesaian persyaratan tersebut.

Terkait kapan target pencairan DD 14 desa ini, mengacu kesepakan seharusnya bulan Maret lalu, namun molor karena adanya aturan baru. Persoalannya, di saat dana desa ditransfer ke daerah justru kebijakan baru keluar. Hal ini yang menyebabkan pencairan DD menjadi terlambat.

Alokasi 30 persen DD untuk program pada karya ini mengacu surat keputusan bersama (SKB) empat menteri antara lain Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri PDTT) serta Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menteri PMK). Sementara desa perlu melakukan penyesuaian, padahal APBdes sudah selesai, namun dalam RAB tidak memenuhi 30 persen padat karya. Sehingga desa perlu mencari kegiatan baru bidang padat karya dengan konsekuensi ada program yang dihilangkan.

Di samping itu, pendampingan yang perlu ditingkatkan terhadap RAB fisik di tengah kondisi jumlah dan kapasitas pendamping. “Kami berharap persyaratan ini selesai bulan ini lah,” jelasnya.

Menurutnya pencairan sudah sangat molor dari waktu yang ideal sesuai arahan pemerintah pusat. Ia berharap pendamping di lapangan perlu mengawal maksimal desa yang belum mencairkan. Terkait persoalan SDM di desa yang menguasai aplikasi, tidak ada masalah sebab SDM di desa sudah memadai. Hanya saja SDM di penyusunan RAB Pembangunan yang perlu diperkuat. (her)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here