Pencairan Dana Bencana Jangan Abaikan Akuntabilitas

Kepala BPKP NTB, Agus Puruhitaarga Purnomo Widodo (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memantau proses pencairan dana transfer dana bencana di Bank BRI senilai Rp3,5 triliun.  Pihak bank diingatkan agar membantu mempermudah proses pencairan bagi korban bencana, namun tanpa mengabaikan akuntabilitas.

Pihak BPKP NTB  sebelumnya membaca poin dalam surat BPBD NTB yang meminta birokrasi pencairan dana bencana dipangkas, demi mengejar  percepatan pembangunan.

Iklan

Kepala BPKP NTB, Agus Puruhitaarga Purnomo Widodo, SE.MBA,P.hD memahami keinginan BPBD tersebut sebagai kegelisahan atas situasi di lapangan. Mengingat proses pencairan mempengaruhi lambannya progres pembangunan.

‘’Surat tersebut sebagai respons atas kendala-kendala yang dihadapi di lapangan. Tentunya (BRI) telah mendiskusikan dengan pihak-pihak yang berkompeten. Sehingga aspek-aspek  akuntabilitasnya sudah dipertimbangkan,’’ jelas Agus.

Menurutnya, BRI pada dasarnya hanyalah sebagai pelaksana dalam hal pencairan dana transfer kepada Pokmas. Asal ada dasar atau ketentuan  dari yang berwenang.

‘’Bagi BPKP, selain aspek akuntabilitasnya diperhatikan, juga dalam praktiknya tidak ada unsur fraud,’’ tandasnya.

Selanjutnya, setelah uang dicairkan,  langsung digunakan untuk membeli material sebagaimana juklak- juknis.  Ia kemudian menganalogikan, betapa bank terikat dengan administrasi yang ketat, sementara keinginan pemerintah mempercepat.  ‘’Intinya masalah akuntabilitas diperkuat,’’ jelasnya.

Ia menganalogikan pengunduhan aplikasi, ada yang full version dan ada yang light.

Dalam percepatan penanganan gempa, masalah akuntabilitas ketika melihat situasi di lapangan ibaratnya menjadi versi light. Tapi pokok-pokok akuntabilitas keuangan tidak boleh ditinggalkan.

‘’Misalnya, masalah-masalah yang dianggap duplikasi administrasi untuk full version, bisa dikurangi, asal masih ada kendali internalnya.  Dan itu harus dibahas dan diambil keputusan dari para pengambil keputusan,’’ jelasnya.

Surat BPBD NTB sebelumnya dengan Nomor 360/144/BPBD.NTB/II/2019, isinya menindaklanjuti petunjuk pelaksana (Juklak) Kepala BNPB dan Keputusan Gubernur NTB Nomor 360-12 Tahun 2019.  Tertulis tentang petunjuk teknis (juknis) percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban gempa di Lombok dan Sumbawa.

Surat tertanggal 1 Februari perihal permohonan bantuan kepada pihak BRI Mataram untuk dapat mengoptimalkan support system guna mempercepat berbagai proses perbankkan.

BPBD meminta agar persyaratan pembuatan rekening Pokmas cukup hanya dengan melampirkan SK kepala desa dan lurah setempat. Begitu pula dengan pencairan anggaran bersumber dari Dana Siap Pakai (DSP) itu ke rekening Pokmas. Diminta,  cukup dengan melampirkan surat rekomendasi yang ditandatangani Ketua Pokmas dan PPK BPBD setempat.

Kendala lain dialami ahli waris.  Terhadap kepala keluarga yang meninggal dunia, bantuan diserahkan kepada ahli waris yang berhak.  Cukup didasarkan surat keterangan ahli waris dari kepala desa/kelurahan.

Bagi kepala keluarga yang keluar negeri atau sakit parah, BPBD meminta proses pembuatan rekening dan pencairan dapat dilanjutkan dengan didasarkan surat kuasa atau keterangan dari kepala desa dan kelurahan.

Selanjutnya, jika terjadi kesalahan penulisan nama yang tidak sesuai antara SK dan bupati/wali kota dengan KTP korban (by name by address) dapat diperbaiki dengan surat keterangan dari desa dan kelurahan.

Untuk dapat segera memproses lanjut transfer dari rekening kepala keluarga ke rekening Pokmas, BPBD berharap pihak bank tidak harus menunggu pembagian buku tabungan di desa, kecamatan, dan daerah lain selesai.

Terakhir, bila pihak BRI menemukan situasi dan kondisi di lapangan yang dianggap tidak sesuai juklak maupun juknis diminta berkoordinasi dengan pihak BNPB, Kemen PUPR, Pemda, juga BPBD setempat. (ars)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here