Pencairan BPS, Banyak E-Warong Tak Sesuai Pedum

Rapat evaluasi penyaluran BPS di Kantor Bupati Lotim, Selasa, 27 Juli 2021. (Suara NTB/ist)

Selong (Suara NTB) – Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) telah membentuk tim verifikasi E-Warong. Setelah tim turun, ditemukan banyak E-Warong yang dianggap tidak sesuai dengan pedoman umum (Pedum) dalam pencairan Bantuan Program Sembako (BPS) atau dulu disebut Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Hal ini terungkap dalam pertemuan Bupati H. M. Sukiman Azmy dengan Tim Verifikasi di Kantor Bupati Lotim, Selasa, 27 Juli 2021.

Iklan

Digambarkan, dari 411 E-Warong se Kabupaten Lotim berada di bawah kendali Bank Rakyat Indonesia (BRI) ditemukan  tak kurang dari 50 E-Warong dinilai tidak sesuai Pedum Pencairan Kementerian Sosial (Kemensos).

Bupati Lombok Timur H. M. Sukiman Azmy yang didampingi Pimpinan Cabang BRI Selong, Pimpinan Cabang Bulog Lombok Timur, dan Kepala Dinas Sosial meminta agar Pimpinan Cabang BRI Selong segera menangani berbagai temua yang dipaparkan pada rapat yang berlangsung di Rupatama 1 Kantor Bupati Lombok Timur itu. Hal itu harus dilakukan demi pelayanan terbaik kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Bupati menerangkan pilihan yang dapat diambil adalah melakukan pembinaan intensif kepada E-Warong agar sesuai dengan pedum. Pilihan lainnya adalah mengganti E-Warong yang sama sekali tidak memiliki kesesuaian dengan pedum.

Bupati juga meminta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang telah difasilitasi Pemda dapat bergerak aktif melaporkan setiap penyimpangan yang ada di lapangan.

Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang disampaikan tim, termasuk dari Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) NTB, sedikitnya ada 12 poin yang dicatat untuk mendapat pembinaan dan perbaikan. Poin tersebut di antaranya tidak tersedianya daftar harga, adanya pengumpulan Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) oleh E-Warong, tidak adanya laporan, transaksi dilakukan sampai di luar wilayah, serta terlalu banyak KPM yang dilayani (lebih dari 300 KPM), mengurangi hak KPM, bahkan E-Warong yang merupakan keluarga PNS, perangkat desa, hingga anggota Polri.

Pimpinan Cabang BRI Selong Aroef Sarifudin berjanji akan melakukan pembinaan terhadap E-Warong yang keluar dari pedum. BRI tegas akan memberikan tindakan  bahkan mencabut statusnya. “Kami sudah memberikan peringatan utamanya untuk E-Warong yang mengumpulkan KKS KPM,”  janji Aroef.

Pihaknya menyebut saat ini sudah tersedia 76 calon pengganti E-Warong yang sudah disetujui dan 19 yang tengah dalam pengajuan. Selain mengganti E-Warong yang bermasalah, jumlah tersebut juga untuk menambah kekurangan. (rus)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional