Pencairan BLT DD Tahap Kedua di NTB Baru Sembilan Persen

Wahyu Hidayat (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Tahap II (Juli, Agustus dan September) mulai dicairkan di NTB. Namun, pada awal September ini, progresnya baru sembilan persen di seluruh NTB.

“Semua sudah mulai berjalan. Cuma jumlahnya masih sedikit, baru 9  persen. Baru sekitar 10 desa yang menyalurkan,” kata Kepala Bidang Pemerintahan Desa (Pemdes) DPMPD Dukcapil NTB, Wahyu Hidayat, S. STP., M.A.P., saat dikonfirmasi Suara NTB, Minggu, 6 September 2020.

Iklan

Wahyu menjelaskan masih rendahnya pencairan BLT DD tahap kedua di NTB, karena ada perubahan data penerima. Pemerintah desa menyesuaikan lagi data penerima BLT DD yang ditetapkan melalui Musyawarah Desa (Musdes).

Sementara untuk pencairan BLT DD Tahap Pertama, Wahyu mengatakan sudah mencapai 99 persen lebih atau hampir mendekati seratus persen. Pada penyaluran BLT DD Tahap Pertama, hanya ada delapan desa yang belum menyalurkan.

Dijelaskan BLT DD Tahap Pertama diberikan selama tiga bulan, mulai April, Mei dan Juni. Masyarakat miskin menerima BLT DD sebesar Rp600 ribu per bulan atau Rp1,8 juta selama tiga bulan. Sedangkan untuk tahap kedua, masyarakat yang menjadi penerima diberikan BLT DD sebesar Rp300 ribu per bulan atau Rp900 ribu selama tiga bulan.

Berdasarkan data DPMPD Dukcapil NTB, awalnya jumlah penerima BLT DD di NTB sebanyak 206.337 KK. Dengan rincian, Lombok Barat 29.419 KK, Lombok Tengah 40.015 KK, Lombok Timur 57.732 KK, Lombok Utara 13.786 KK. Kemudian Sumbawa Barat 7.090 KK, Sumbawa 20.632 KK, Dompu 12.505 KK dan Bima 25.158 KK.

Setelah dilakukan verifikasi, ada empat lima kabupaten yang ditemukan data ganda menerima bantuan, sehingga jumlah penerima BLT DD di NTB menjadi 205.094 KK. Ada lima kabupaten yang jumlah penerimanya berkurang, seperti Lombok Tengah menjadi 39.376 KK, Lombok Timur 57.613 KK, Sumbawa Barat menjadi 6.884 KK, Dompu menjadi 12.271 KK dan Bima menjadi 25.113 KK.

“Pencairan tahap kedua ini sampai September. Cuma kemarin proses pencairannya agak terlambat. Tetapi September ini akan digenjot. Insya Allah selesai bulan September ini,” ujarnya.

Mantan Kabag Protokol pada Biro Humas dan Protokol Setda NTB ini mengatakan penyaluran BLT DD diwajibkan kepada seluruh desa yang ada di NTB. Apabila desa tidak menyalurkan BLT DD, maka dana desa tahun 2020 akan dipotong oleh Pemerintah Pusat. “Kalau desa tak melaksanakan atau mencairkan BLT DD. Maka DD tahun depan dipotong,” tegasnya.

Wahyu menambahkan, penggunaan DD di masa pandemi Covid-19 difokuskan pada tiga hal. Pertama, DD dipergunakan untuk BLT. Kedua, DD digunakan Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Dan ketiga, DD digunakan untuk penanganan Covid-19.”Kalau digunakan di luar itu, maka siap-siap tahun depan dana desa dipotong,” ucapnya.

Berdasarkan data Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB sampai 31 Agustus lalu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah menyalurkan DD sebesar Rp970,88 miliar dari pagu Rp1,22 triliun untuk delapan kabupaten di NTB. Dengan rincian, Lombok Barat Rp128,86 miliar, Lombok Tengah Rp167,15 miliar, Lombok Timur Rp256,2 miliar, Bima Rp131,23 miliar, Sumbawa Rp117,985 miliar, Dompu Rp58,53 miliar, Sumbawa Barat Rp49,81 miliar dan Lombok Utara Rp61,08 miliar.

Dari anggaran DD sebesar Rp970,88 miliar tersebut, sebesar Rp368,99 miliar sudah disalurkan untuk BLT DD di NTB. Dengan rincian, Lombok Barat Rp52,97 miliar, Lombok Tengah Rp70,86 miliar, Lombok Timur Rp103,44 miliar, Bima Rp44,5 miliar, Sumbawa Rp38,04 miliar, Dompu Rp22,24 miliar, Sumbawa Barat Rp12,29 miliar dan Lombok Utara Rp24,62 miliar. (nas)