Pencabutan Paksa Barang Kredit Nasabah  Langgar Hukum

Mataram (suarantb.com) – Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) NTB, Aris Soeryanto maraknya pencabutan paksa barang hasil kredit para nasabah oleh perusahan pembiayaan tidak sesuai dengan aturan hukum. Untuk itu ia menyarankan agar para nasabah yang terkesan menyepelekan hutangnya untuk sadar hukum dan sadar hutang.

” Mengapa sebenarnya ada debt collector, ini muaranya kan sebenarnya di debitur alias nasabah. Mereka harus sadar hukum dan sadar hutang.Kalau mereka sadar hutang mereka harus melunasi, masalahnya adalah sekarang punya hutang , tapi terkesan mereka menyepelekan hutang itu, terus terang kami kan dari perusahaan pembiayaan  diberikan tanggung jawab menagih kembali apa yang telah disalurkan,” kata Aris di Mataram, Kamis, 11 Agustus 2016.

Aris membenarkan kelakuan para debt  collector yang  sering terkesan melakukan perampasan barang kredit nasabah. Jika  memang benar orang tersebut adalah debt collector maka seharusnya mengantongi surat tugas, dan tidak dengan merampas paksa barang ditengah jalan. “Akan tetapi mendatangi ke rumah nasabah atau menyelesaikan di perusahaan bersangkutan,” ujarnya.

Ia menambahkan, jika masih banyak keluhan terkait kelakuan debt collector atau penagih hutang di lapangan bisa dibicarakan secara baik-baik dengan  APPI dan nantinya akan disampaikan ke perusahaan perusahaan jasa pembiayaan.

” Walaupun itu nantinya terjadi  bisa dibicarakan baik baik dengan APPI. Jadi disampaikan saja kepada teman teman APPI nanti saya yang akan sampaikan keluhan-keluhan ini ke teman-teman di finance,” tegasnya.

Aris menambahkan jika ada  penarikan paksa barang kredit oleh debt collector maka APPI  bisa menegur perusahaan yang bersangkutan. Bahkan, katanya, OJK juga bisa turun tangan.

“OJK juga bisa turun tangan karena itu adalah pelanggaran. Salah satunya ada UU perlindungan konsumen,” jelas Aris. (ism)