Penataan Lingkungan Karang Tapen Masih Belum Jelas

H. M. Kemal Islam. (Suara NTB/bay)

Mataram (Suara NTB) – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Mataram sampai saat ini menunggu kejelasan penataan kawasan kumuh di Lingkungan Karang Tapen, Kelurahan Cilinaya, dari pemerintah pusat. Pasalnya, pembenahan dengan konsep peremajaan masif di lingkungan tersebut menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram untuk tahun anggaran 2021.

“Itu yang kita mintakan di kementerian untuk program KoTaKu (Kota Tanpa Kumuh) skala kawasan,” ujar Kepala Disperkim Kota Mataram, H M Kemal Islam, Minggu, 17 Januari 2021. Kendati demikian, berdasarkan informasi terakhir yang diterima pihaknya penataan kawasan tersebut dari anggaran Bank Dunia tidak memenuhi persyaratan.

Iklan

“Tapi nanti ada sumber-sumber lain. Itu urusan Kementerian untuk mencari sumber-sumber dananya. Kalau kita hanya menerima saja, karena itu sudah menjadi salah satu program kegiatan yang kita harapkan menjadi skala prioritas yang diajukan pemerintah kota Mataram ke kementerian,” jelas Kemal.

Diterangkan, pihaknya telah mengajukan rekomendasi untuk penataan Lingkungan Karang Tapen lengkap dengan peryataan dari Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, terkait kesiapan menerima dan pemeliharaan. “Sekarang kita masih menunggu saja. Kejelasannya paling cepat Maret-April dari Kementerian,” ujarnya.

Di sisi lain, DED (detail engineering design) untuk program tersebut juga telah selesai disusun. Anggaran yang akan disiapkan untuk penataan kawasan kumuh di Karang Tapen tersebut mencapai Rp100 miliar lebih.

Menurut Kemal, penataan yang dilakukan tidak terbatas pada rumah-rumah penduduk. Melainkan pengolahan air limbah komunal yang juga telah disiapkan konsepnya oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Jadi seluruh kampung itu kita perbaiki, menjadi kampung sehat,” jelasnya. Luas area perumahan di Lingkungan Karang Tapen yang akan ditata disebutnya mencapai 15 hektare lebih.

Dengan penataan kawasan kumuh tersebut, pihaknya berharap kedepan upaya penyehatan lingkungan dapat terwujud. Terutama setelah pembangunan jalan dan infrastruktur pendukung seperti saluran drainase benar-benar dikonsepkan untuk mendukung upaya tersebut.

Selain itu, untuk rencana pelebaran jalan pihaknya juga akan mengadakan musyawarah terlebih dahulu dengan masyrakat sekitar. Pasalnya, padatnya perumahan penduduk di Lingkungan Karang Tapen diakui tidak memungkinkan untuk mengadakan pembebasan lahan.

“Sebelum pengerjaan kita akan rembuk dulu dengan masyarakat. Tergantung (hasil rembuk tersebut), itulah bentuk swadaya masyarakat untuk kebutuhan mereka sendiri,” ujar Kemal.

Di sisi lain, penataan kembali seluruh lingkungan tersebut akan memperhatikan aspek lingkungan sehat. Termasuk pembenahan rumah-rumah warga yang diupayakan menjadi rumah tahan gempa, megikuti kondisi topografis NTB yang rawan bencana.

“Karena NTB sudah ditetapkan sebagai daerah rawan gempa, maka semua rumah-rumah yang dibuat itu harus masuk dalam kateogori rumah tahan gempa,” jelasnya. Dengan begitu, aspek tanggap bencana dalam penataan kawasan tersebut dapat dipenuhi. (bay)

Advertisementfiling laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional