Penasihat Hukum Mutawali Protes Jaksa

Mataram (Suara NTB) – Jaksa penuntut umum mengklaim surat dakwaan perkara korupsi dana konsolidasi PT Bank BPR NTB sudah sesuai dengan KUHAP. Penasihat hukum terdakwa kukuh surat dakwaan tidak memenuhi syarat formil dan materiil.

Perbedaan itu mencuat dalam lanjutan sidang terdakwa Mutawali dan Ihwan, Kamis, 7 Juni 2018 di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram.

Iklan

Jaksa Budi Tridadi Wibawa beranggapan, surat dakwaan yang memuat runutan perbuatan pidana korupsi terdakwa Mutawali dan Ihwan sudah sesuai dengan pasal 143 ayat 2 KUHAP.

“Kami memohon agar majelis hakim menyatakan menolak eksepsi para terdakwa dan kemudian melanjutkan persidangan dengan tahapan pemeriksaan saksi dan alat bukti lainnya,” jelas Budi.

Terdakwa mengajukan eksepsi dengan poin diantaranya dakwaan bias, susunan surat dakwaan dibuat dengan tidak cermat, dan surat dakwaan lemah karena tidak mengungkap pelaku utama.

Menanggapi jawaban jaksa atas eksepsi itu, tim penasihat hukum terdakwa Mutawali, Suhartono mengaku keberatan.

Sebab, menurutnya surat dakwaan merupakan dokumen berupa akta sehingga perlu diperhatikan kecermatan penyusunannya.

“Jadi kami ini tidak ingin sidang ini hanya dijalankan-jalankan saja. Kita ini ingin menguji fakta yuridis, sehingga kalau surat dakwaan sudah ada yang keliru, maka nanti hakim bisa menjatuhkan putusan yang keliru pula,” paparnya.

Ketua majelis hakim, Anak Agung Ngurah Rajendra mengatakan akan menentukan sikapnya dalam putusan sela yang dihelat, Jumat, 8 Juni 2018. “Kami akan bersikap di putusan sela besok,” kata dia.

Dua terdakwa perkara korupsi konsolidasi PT BPR NTB, Ihwan dan Mutawali didakwa korupsi dana konsolidasi penggabungan PD BPR Kabupaten/kota di NTB di tahun 2016/2017 yang merugikan negara sebesar Rp 1,06 miliar. (why)