Penarikan Sewa Rusunawa Dimulai Awal 2021

Beberapa anak penghuni Rusunawa Mandalika tengah bermain. Pemkot Mataram  menargetkan penarikan sewa untuk seluruh penghuni rusunawa mulai aktif 2021 mendatang.(Suara NTB/bay)

Mataram (Suara NTB) – Penarikan sewa rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di Kota Mataram ditargetkan mulai terealisasi awal 2021 mendatang. Target retribusi dari penarikan seluruh sewa rusunawa di Kota Mataram sendiri disebut mencapai Rp300 juta.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kota Mataram, H M Kemal Islam, menerangkan untuk memulai penarikan sewa tersebut pihaknya sampai saat ini masih menunggu perubahan peraturan daerah (perda) Nomo 4 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Usaha. “Kita tidak bisa memunggut begitu saja uang sewa tanpa ada dasar hukum,” jelasnya.

Dalam perubahan perda tersebut pihaknya telah mencantumkan besaran uang sewa untuk setiap kamar di masing-masing rusunawa. Pengaturannya, untuk lantai satu ditarik biaya sewa Rp100 ribu, lantai dua dan tiga Rp115 ribu, lantai empat Rp105 ribu, dan lantai lima Rp100 ribu.

“Itu nanti kita masukkan (besaran uang sewa) di dalam lampiran perdanya. Sudah kami konsultasikan, sudah kami serahkan juga draf besaran biayanya kepada bagian hukum dan Badan Keuangan Daerah (BKD),” jelasnya.

Sebagai informasi, di Kota Mataram sampai saat ini telah berdiri tiga rusunawa. Antara lain Rusunawa Mandalika  di Kelurahan Mandalika yang memiliki 198 unit kamar dengan bentuk fisik twin blok lima lantai, dan Rusunawa Montong Are di kelurahan yang sama dengan jumlah kamar mencapai 98 unit. Kemudian ada juga Rusunawa Selagalas dengan jumlah kamar 90 unit.

Dari ketiga rusunawa tersebut, Pemkot Mataram telah mendapatkan izin pengelolaan penuh untuk Rusunawa Mandalika dan Rusunawa Selagalas. Sementara Rusunawa Montong Are masih menunggu proses dari pemerintah pusat. “Kalau sudah lengkap semua (rusunawa menjadi aset daerah) target kita itu Rp300 juta per tahun retribusinya. Kalau dengan yang dua sekarang ini kita targetnya paling tidak Rp200 juta,” jelasnya. Kendati demikian, Kemal menekankan dalam pengelolaannya Pemkot Mataram tetap mengedepankan rusunawa untuk memenuhi fungsi sosial dan kemanusiaan.

Dicontohkan seperti dampak pandemi virus corona (Covid-19) yang telah berlangsung sejak Maret lalu, di mana ekonomi penghuni rusunawa diproyeksikan ikut terdampak. Sehingga untuk penarikan sewa mulai awal 2021 tidak akan diterapkan secara ketat.

“Sekarang ini semua serba sulit, kalau mau menarik sewa tidak mungkin bisa langsung juga. Ini sesuai juga dengan imbauan Kementerian untuk mengedepankan fungsi sosial dan kemanusiaan. Misalnya kita gratiskan dulu, maka di situlah tempat kebijakan kita sebagai pemerintah,” jelasnya.

Menurut Kemal, fungsi rusunawa sendiri salah satunya untuk membantu masyarakat menuju kemandirian ekonomi. Di antaranya dengan izin tinggal selama tiga tahun di rusunawa, penghuni diharapkan menemukan cara untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal pribadi.

“Sekarang ini kita juga punya program untuk menjembatani penghuni dengan pengembang untuk rumah subsidi. Cuma karena covid ini, beberapa memang masih kesulitan,” tandas Kemal. (bay)