Penanggulangan Kemiskinan, Tak Ada Intervensi Anggaran dari Pemprov

Mataram (Suara NTB) – Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah NTB telah mengundang seluruh kabupaten/kota membahas percepatan intervensi penanggulangan kemiskinan berbasis data terpadu. Sayangnya, anggaran dari Pemprov tak mengalir ke kabupaten/kota.

Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang menjelaskan, Pemerintah Provinsi ingin melakukan penajaman program penaggulangan kemiskinan berbasis data terpadu. Sehingga, kabupaten/kota menyatukan persepsi dan sinergi serta langkah penanggulangan kemiskinan di daerah.

Iklan

Sebab, persoalan kemiskinan ini bukan semata – mata persoalan kebijakan lokal, tapi banyak dipengaruhi oleh kebijakan nasional. Diantaranya, adanya kenaikan tarif dasar listrik, penyesuaian harga bahan bakar minyak atau terjadi inflasi yang berdampak pada terjadinya perubahan pada angka kemiskinan.

“Kapasitas saya kemarin itu mewakili Bapak Wakil Walikota Mataram. Tapi pada intinya, Pemprov menginginkan perlu adanya sinkronisasi dan sinergitas apakah program pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka penanggulangan kemiskinan,” kata Martawang pekan kemarin.

Dalam hal penanggulangan kemiskinan ini akunya, tidak ada anggaran dari Pemprov. Tapi tentu Pemkot Mataram tidak boleh pesimis. Karena, sinergisitas program menjadi suatu yang harus disinkronkan, baik dengan Pemprov maupun Pemkot Mataram.

Yang paling penting menurutnya, bagaimana mengubah mindset masyarakat berada pada kategori miskin. Supaya mereka berada pada posisi bisa keluar dari kemiskinan. Dan juga mempertahankan jangan berada pada garis kemiskinan itu turun jadi miskin.

Kota Mataram diberikan data by name by address masyarakat miskin untuk dianalisa. Data itu nanti menjadi pegangan bagi Pemkot Mataram untuk mengintervensi langsung sampai pada sasaran rumah tangga itu.

Lebih lanjut disampaikan mantan Kepala Bappeda ini, dalam hal penanggulangan kemiskinan, Pemkot Mataram berkomitmen mengurangi beban pengurangan warga miskin. Tahun 2017 ini, dipastikan biaya pendidikan gratis. Bahkan pakaian seragam yang dinilai membenani, dialokasi bagi seluruh siswa tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. “Pakaian seragam kita berikan gratis,” sebutnya.

Pelayanan kesehatan di puskesmas dan pelayanan rawat inap kelas 3 di RSUD digratiskan. Selain itu, melakukan intervensi perbaikan rumah tidak layak huni. Perbaikan RTLH setiap tahun dialokasikan anggaran di APBD Kota Mataram.

“Yang agak besar dan jadi kebijakan Pak Wali penataan ulang masyarakat nelayan di Pondok Perasi,” urainya.

Demikian pula, penanganan Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) bekerjasama dengan Pemerintah Pusat. Tahun ini, Pemerintah mengintervensi 12 kelurahan dari 25 kelurahan. Dengan nilai intervensi sampai Rp 1 miliar tiap kawasan.

Selanjutnya, penciptaan pendapatan bagi masyarakat kategori miskin melalui program bantuan produktif dan penciptaan wirausahan baru. (cem)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here