Penanganan Sampah Harus Masuk RPJMD Kabupaten/Kota

Syamsuddin (Suara NTB/dok)

Penanganan masalah sampah harus menjadi program prioritas tujuh Pemda yang sudah melaksanakan Pilkada serentak 2020 lalu. Penanganan sampah harus masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun Bupati/Walikota terpilih dalam lima tahun mendatang.

“Kita akan minta di RPJMD kabupaten/kota yang baru selesai melaksanakan Pilkada supaya penanganan sampah dimasukkan. Kami nanti akan koordinasi dengan Bappeda. Bagi Bupati/Walikota terpilih yang baru, kita cek kembali di RPJMD mereka seperti apa,” kata Sekretaris Dinas LHK NTB, Syamsuddin, S.Hut., M. Si., dikonfirmasi Suara NTB, Rabu, 27 Januari 2021.

Iklan

Ia mengatakan RPJMD kabupaten/kota harus sesuai dengan program unggulan di tingkat provinsi. Begitu juga, RPJMD NTB yang harus sesuai dengan RPJMN. Nantinya, kata Syamsuddin, RPJMD yang dibuat tujuh Bupati/Walikota terpilih akan dievaluasi di provinsi.

“Kita bersama Bappeda akan koordinasi. Agar program-program unggulan di provinsi bisa disupport di RPJMD kabupaten/kota. RPJMD mereka harus bertumpu pada program yang ada di provinsi,” katanya.

Persoalan lingkungan menjadi prioritas di NTB, yang tertuang dalam RPJMD 2019 – 2023. Pemprov kemudian menjabarkannya melalui program unggulan NTB Hijau dan NTB Zero Waste. Tahun 2023 mendatang, Pemprov menargetkan 70 persen sampah terkelola dan 30 persen sampah terkurangi. Sehingga tak ada lagi sampah yang tercecer di selokan, got, sungai dan pinggir pantai.

Syamsuddin mengatakan akibat Covid-19, anggaran untuk zero waste menjadi terbatas. Sehingga dilakukan inovasi dengan melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi, dan Pemda kabupaten/kota.

“Ada MoU dan PKS (perjanjian kerja sama) antara Gubernur dan Bupati/Walikota serta Kadis LHK dengan Kadis LH kabupaten/kota se-NTB. Bagi kabupaten/kota yang mendukung komitmen kita. Kita akan pertimbangkan berikan insentif untuk mereka,” tandasnya. (nas)

Advertisementfiling laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional