Penanganan Perkawinan Anak dan KDRT Paling Menonjol Selama 2021

Husnanidiaty Nurdin.(Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) – Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi NTB seperti gunung es. Namun tren laporan kasus kekerasan ini semakin banyak, sehingga kasus yang muncul semakin banyak yang terlihat.

Berdasarkan data Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB, jumlah kasus kekerasan teradap perempuan dan anak yang melapor dan ditangani di tahun 2021 sebanyak 80 kasus.

Iklan

Jika dirinci, kasus pelecehan seksual sebanyak 8 kasus, KDRT sebanyak 15 kasus, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebanyak 7 kasus, penelantaran 7 kasus, hak asuh anak sebanyak 6 kasus, perkawinan anak sebanyak 24 kasus, kekerasan psikis sebanyak 7 kasus, kekerasan fisik 1 kasus dan kekerasan lainnya sebanyak 5 kasus.

Angka kasus yang dilaporkan dan ditangani oleh UPTD-PPA selama 2021 ini memang sedikit menurun jika dibandingkan dengan kasus yang muncul tahun 2020 yang berjumlah 83 kasus. Jika di tahun 2020 kasus perkawinan anak dilaporkan sebanyak 5 kasus, namun di tahun 2021 naik signifikan menjadi 24 kasus. Begitu juga KDRT di tahun 2020 yang dilaporkan dan ditangani sebanyak 10 kasus, naik menjadi 15 kasus di 2021.

Adapun berdasarkan wilayah, kasus yang mencuat di tahun 2021 berasal dari tujuh kabupaten/kota di NTB. Sedangkan tiga daerah yaitu Sumbawa, Kota Bima, dan Kabupaten Bima nihil laporan kasus kekerasan perempuan dan anak.

Yang cukup menarik dari laporan kasus ini adalah UPTD-PPA DP3AP2KB Provinsi NTB di tahun kemarin justru banyak menyelesaikan persoalan anak ini hingga lintas provinsi. Terutama kasus yang menyangkut hak asuh anak. Bahkan kasus yang ditangani lintas provinsi ini secara keseluruhan berjumlah 8 kasus.

‘’Terkait dengan anak, kita sampai memfasilitasi hak asuh anak lintas provinsi. Prinsip dasarnya itu kan semua anak itu adalah anak kita, jadi apapun alasannya mereka harus kita bantu sampai permasalahannya tuntas,’’ kata Kepala DP3AP2KB Provinsi NTB Hj Husnanidiaty Nurdin kepada Suara NTB akhir pekan kemarin.

Ia mengatakan, terkait dengan kasus menggagalkan perkawinan anak sampai sekarang masih terus dilakukan oleh DP3AP2KB bersama dengan stakeholder terkait. Bahkan tidak sedikit anak yang telah digagalkan perkawinannya itu langsung difasilitasi untuk melanjutkan sekolahnya.

‘’Termasuk kasus TTPO, akhir tahun kemarin juga kami bersama dengan kepolisian, setelah dia di BAP atau ditangani kami mengembalikan orang tersebut sampai ke kampung halamannya. Jadi penyerahan mereka itu tidak kita menyerahkannya secara asal-asalan, namun langsung kepada orang tua yang bertanggung jawab kepada anak-anaknya,’’  terangnya.

UPTD PPA sendiri adalah unit layanan teknis yang menyelenggarakan layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak menjalankan fungsi menerima pengaduan masyarakat, menjangkau korban, menyediakan tempat penampungan sementara, memberikan mediasi, dan mendampingi korban. Unit ini memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.(ris)

Advertisement