Penanganan OTT Pungli Sampah, Pengusaha Minta Polisi Kedepankan Aspek Sosial

Tanjung (Suara NTB) – Sejumlah perwakilan warga Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang, mendatangi Polres Lombok Utara Senin, 6 Februari 2017. Selain unsur pemerintah desa, pemerintah dusun hadir pula perwakilan pengusaha. Dari pengusaha, muncul harapan agar kepolisian lebih mengedepankan aspek sosial dalam penanganan kasus OTT Pungli Sampah yang menjerat tiga warga.

Salah satu pengusaha Gili Trawangan, Safril Mahrup di hadapan Kapolres dan jajarannya mengatakan, pihaknya selaku pengusaha berharap kepolisian lebih mengedepankan aspek sosial daripada aspek hukum pada iuran sampah Trawangan yang dipersoalkan Tim Saber Pungli Provinsi NTB.

Iklan

Ia mengklaim, para pengusaha di Trawangan tidak keberatan dengan iuran, karena pertimbangan kebersihan dan kenyamanan objek wisata.

“Pungutan sampah ini sama halnya dengan pungutan di satu kompleks perumahan. Mereka mengeluarkan iuran kebersihan dan keamanan. Begitu juga yang ada di Gili, dan kami selaku pengusaha tidak ada yang keberatan,” ujarnya mempertegas.

Mahrup mengatakan dengan tidak keberatannya pengusaha dan warga, dengan sendirinya persoalan iuran yang dipersoalkan Tim Saber Pungli menjadi jelas. Ia berharap kedatangan pengusaha ke Polres Lombok Utara meringankan proses hukum tiga warga yang ditangkap sebelumnya.

Ia menyebut, jumlah pengusaha dan warga selaku subjek pungutan sebanyak 520 orang atau usaha. Ia bahkan mengamini pernyataan-pernyataan sebelumnya bahwa pengusahalah yang meminta aparat dusun untuk mengatur kesepakatan pengelolaan sampah melalui konsekuensi iuran bulanan. Sebagai bentuk pelaporan pertanggungjawaban, pengusaha menerima laporan dari pengelola.

Meski pola ini sudah berjalan, Mahrup berharap ke depannya pihak dusun dan FMPL untuk meningkatkan transparansi. Salah satunya menampilkan laporan pengumpulan dan penggunaan dana melalui website khusus, sehingga bisa diakses oleh mitra kerja, termasuk pemilik tempat usaha.

  Pilkades Serentak Lotim, Kapolda NTB Turun Langsung Pimpin Pengamanan

Sementara Kepala Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, H. Lukman mengungkap besaran iuran yang diperoleh dari iuran sampah, pengamanan security island dan honor guru sebulan sebesar Rp 200 juta. Dalam penarikan sampah ini, pihaknya memiliki kriteria sesuai kondisi bangunan para pengusaha mulai dari kisaran Rp 50 ribu hingga Rp 3 juta.

Dana itu kemudian dialokasikan antara lain untuk penanganan sampah sebesar Rp 105 juta per bulan, untuk 24 petugas security island sebesar Rp 40 juta dan Rp 27 juta sebulan kepada 30 orang guru honor dari TK, SD, SMP dan SMK. Sisanya sekitar Rp 20 juta kembali ke dusun untuk honor para pekerja yang menarik iuran.

Selaku Kadus Trawangan, Lukman menolak anggapan dan tudingan bahwa dirinya merupakan otak di balik pungli. Baginya pemerintah dusun selaku perpanjangan pemerintah kabupaten berkewajiban memfasilitasi pola pelayanan penanggulangan sampah sebagaimana keinginan pengusaha.

Dalam proses pemeriksaan kasus ini pun, Lukman mengakui hingga saat ini belum dimintai keterangan oleh Polda NTB. Namun demikian sebagaimana harapan pengusaha, penanganan OTT ini agar mengedepankan pertimbangan sosial.

Sementara itu, Kapolres Lombok Utara AKBP Rifai, SH., menanggapi kehadiran (hearing) warga dan pengusaha Trawangan menyatakan, kedatangan warga gili ini untuk menyamakan persepsi agar seluruh kegiatan yang ada di gili berjalan normal dan keamanan tetap terjaga.

Selaku pihak yang bertugas menjaga keamanan wilayah 3 Gili, Rifai meminta agar ke depannya segala bentuk administrasi dan pembiayaan sampah diperbaiki. “Khusus untuk penanganan kasus, itu ranah Polda NTB,”  demikian Rifai singkat. (ari)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here