Penanganan Covid-19, Pemkot Lalai terhadap Keselamatan Nakes

Anggota Banggar DPRD Kota Mataram, Ahmad Azhari Gufron mengkritik penanganan covid-19 di Kota Mataram yang dinilai lalai terhadap keselamatan tenaga kesehatan.(Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Anggota Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kota Mataram, Ahmad Azhari Gufron, S.Si., menilai Pemkot Mataram lalai terhadap keselamatan tenaga kesehatan (nakes) terkait penanganan Covid-19. Penilaian ini diungkapkannya dalam rapat kerja Banggar dengan TAPD Kota Mataram menindaklanjuti LHP BPK terhadap kinerja penanganan Covid-19 di Kota Mataram yang berlangsung di DPRD Kota Mataram, Selasa, 19 Januari 2021.

Dalam LHP BPK disebutkan bahwa laboratorium di Kota Mataram dalam keadaan tidak memenuhi standar. ‘’Kalau kita tarik kembali bahwa RSUD Kota Mataram mempunyai predikat A paripurna. Laboratoriumnya itu seharusnya mempunyai standarisasi yang sama. Rekomendasi dari BPK tentang BSL-2 (Biosafety Level) yang mempersyaratkan bahwa laboratorium yang ada di Kota Mataram khususnya itu harus sesuai standar karena itu sudah sesuai dengan Permenkes. Aturan BSL itu ada bermacam-macam. Ada dengan tingkat pertama, kedua, ketiga dan keempat. Yang tingkat satu dan dua, tidak terlalu jauh bedanya. Hanya ada penambahan di BSC (Biological Safety Cabinet),’’ terangnya.

Iklan

Gufron menyayangkan banyaknya catatan dalam LHP BPK terhadap kinerja penanganan Covid-19 di Kota Mataram. Hal ini menurut dia, tidak sesuai dengan besarnya anggaran yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19 di Kota Mataram. ‘’Ini lalai Pemkot Mataram karena mengesampingkan kebutuhan primer,’’ cetusnya. Pemkot Mataram terkesan lebih mementingkan kebutuhan sekunder dan tersier.

Padahal, testing itu perlu. Karena berkaitan dengan keakuratan hasil, termasuk keamanan petugas untuk menghindari pathogen dari virus tersebut. Alat yang dibutuhkan tidak terlalu mahal untuk BSL-2. ‘’Dengan refocusing yang dilakukan, seharusnya ini sudah di awal. Ini menandakan Pemkot Mataram lalai terhadap keselamatan Nakes kita,’’ sesalnya. Seperti diketahui, anggaran penanganan covid-19 di Kota Mataram mencapai Rp80 miliar.

Hal-hal yang berkaitan dengan LHP ini, tegas Gufron, wajib dipenuhi oleh Pemkot Mataram. Sementara itu, Inspektur pada Inspektorat Kota Mataram, Lalu Alwan Basri berkilah, bahwa yang menjadi sampling pemeriksaan BPK adalah RSUD Kota Mataram, salah satu rumah sakit swasta dan rumah sakit Unram. ‘’Untuk BSL-2 pada saat pemeriksaan memang itu belum dilengkapi. Namun begitu pemeriksaan, ada yang direkomendasikan oleh BPK langsung ditindaklanjuti oleh rumah sakit. Sehingga khusus untuk BSL-2, pada posisi terakhir kita pada saat pemeriksaan itu sudah BSL-2,’’ akunya.

Kemudian, bagaimana BSL-2 yang ada di Kota Mataram sebagai pilot project adalah RSUD Kota Mataram dan akan diikuti oleh rumah sakit-rumah sakit swasta yang lain. ‘’Alhamdulillah mungkin beberapa rumah sakit sudah menindaklanjuti. Hanya kami belum monitoring,’’ demikian Alwan. (fit)

Advertisementfiling laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional