Penanganan Covid-19, Pelaksanaan Program OPD Tidak Terkontrol

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh bersama Ketua DPRD, H. Didi Sumardi (dua dari kiri), Sekretaris Daerah H. Effendi Eko Saswito (kanan) dan Ketua Pansus Covid-19 DPRD Kota Mataram, Abd. Rachman memberikan klarifikasi terhadap sejumlah temuan Pansus Covid-19 Kota Mataram. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Penanganan dan pencegahan penyebaran Coronavirus Disease di Kota Mataram masih ditemukan kejanggalan. Permasalahan ini dinilai akibat tidak terkontrolnya pelaksanaan program oleh organisasi perangkat daerah (OPD).

Ketua Pansus Covid-19 DPRD Kota Mataram, Abd Rahman, SH., menyampaikan, setelah pansus terbentuk langsung dilakukan dengar pendapat menghadirkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) serta epidemiolog.

Iklan

Dewan ingin mengetahui lebih jelas tentang virus Corona. Selain itu, pihaknya juga menggelar rapat kerja dengan instansi teknis untuk menggali informasi terkait penanganan dari dampak yang ditimbulkan akibat penyebaran Covid-19.

Rupanya dari inspeksi ke rekanan penyalur JPS serta ke Wisma Nusantara dan rumah sakit, Pansus menemukan berbagai persoalan. Di antaranya, data penerima JPS yang masih amburadul. Produk yang disalurkan berasal dari pabrikan atau tidak melibatkan UMKM.

“Pandemi Covid-19 tidak hanya fokus pada kesehatan tapi dampaknya dirasakan oleh masyarakat. Dengan protokol kesehatan masyarakat harus social distancing aktivitas masyarakat jadi menurun,” kata Abd. Rachman, Selasa, 21 Juli 2020.

Anggota Pansus lainnya, Nyayu Ernawati menyesalkan, JPS tidak melibatkan UMKM di Mataram. Contohnya, pengadaan masker mendatangkan produk dari luar Kota Mataram.

Menurut Politisi PDI Perjuangan ini, sangat miris di tengah kondisi saat ini, masyarakat membutuhkan perhatian dari pemerintah. Justru, UMKM di Mataram semakin terpuruk.

“Seharusnya ini yang diperhatikan. Banyak UMKM kita yang ada di Pagutan yang bisa buat masker. Masak harus mendatangkan dari luar Kota Mataram. Ini sangat miris sekali,” sesalnya.

I Gusti Bagus Ari Sudana Putra menambahkan, penanganan dan pencegahan terhadap penyebaran virus Corona di Mataram cukup bagus. Temuan pansus mulai dari JPS, data amburadul serta permasalahan lainnya dipicu tidak terkontrolnya pelaksanaan program OPD oleh Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh selaku Ketua Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram.

Di satu sisi, politisi Partai Demokrat mengapresiasi kinerja tim gugus tugas yang berupaya melakukan pencegahan penularan. Menurutnya, penanganan maupun pencegahan tidak bisa tanggungjawab sepenuhnya diserahkan ke eksekutif maupun legislatif. Tetapi perlu ada kesadaran dari masyarakat.

Menanggapi berbagai kritikan tersebut, Walikota Mataram H. Ahyar Abduh meminta pimpinan OPD tidak banyak berdalih terhadap fakta di lapangan. Temuan itu dijadikan catatan untuk dilaksanakan baik itu dalam hal pencegahan maupun penanganan.

“Karena memang ini temuan pansus kita, tidak boleh berdalil apapun. Jadikan catatan untuk dilaksanakan,” kata Walikota.

Adapun pemberian bantuan JPS sebagai komitmen pemerintah memberikan bantuan stimulus ekonomi bagi masyarakat yang terdampak oleh penyebaran virus Corona. Kemudahan diberikan oleh pemerintah pusat, sehingga dilakukan pola penunjukan langsung untuk pengadaan barang. Pelibatan pihak ketiga dimaksudkan mempercepat pengadaan barang dalam waktu singkat.

Walikota menekankan agar pengadaan produk melibatkan UMKM. Ternyata ini tidak maksimal dikerjakan. Padahal, OPD teknis yang memiliki tanggungjawab berkomunikasi intens dengan rekanan.

“Sepanjang ada perbaikan. Iya, kita akan jadi ini sebagai catatan untuk ditindaklanjuti,” demikian kata Walikota. (cem)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional