Penanganan 13 Paket Proyek, Pinjaman Rp250 Miliar Difokuskan Tangani Jalan dan Jembatan Rusak Parah

H. Ridwan Syah (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) telah menyetujui pinjaman untuk Pemprov NTB sebesar Rp750 miliar. Sebesar Rp250 miliar atau sepertiga dari jumlah pinjaman akan dipergunakan untuk penanganan konstruksi 13 paket proyek jalan dan jembatan yang tersebar di Pulau Lombok dan Sumbawa.

Sesuai arahan Gubernur, dana pinjaman lewat program pemulihan ekonomi nasional (PEN) daerah tersebut difokuskan lagi untuk menangani perbaikan jalan dan jembatan yang rusak parah. Pinjaman sebesar Rp750 miliar tersebut paling lambat harus terserap seluruhnya pada Juni 2022.

Iklan

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, Ir. H. Ridwan Syah, M.Sc., M.M., M.T.P., mengatakan dana sebesar Rp250 miliar untuk penanganan 13 paket proyek infrastruktur jalan dan jembatan ditargetkan tuntas Desember mendatang.

“Yang harus selesai tahun ini, adalah Rp250 miliar untuk pembangunan jalan dan jembatan. Itu harus selesai bulan Desember. Dan saya pastikan itu selesai,” kata Ridwan dikonfirmasi usai peringatan HUT RI ke – 76 di Halaman Bumi Gora Kantor Gubernur, Selasa, 17 Agustus 2021.

Ridwan menjelaskan 13 paket proyek konstruksi jalan dan jembatan tersebut bukan saja dibiayai lewat dana pinjaman sebesar Rp250 miliar. Tetapi juga dibiayai lewat dana APBD NTB.

Ke-13 paket proyek konstruksi jalan dan jembatan tersebut sepanjang 85,49 km yang ditangani lewat PEN Daerah senilai Rp250 miliar dan Rp368,114 miliar menggunakan APBD. Total anggaran yang dibutuhkan untuk penanganan 13 paket konstruksi jalan dan jembatan tersebut sebesar Rp618,114 miliar lebih.

Dengan rincian, pertama, paket I : Masbagik – Pancor, Keruak – Pancor, Jembatan Maronggek sepanjang 10,78 km ditangani lewat PEN Daerah senilai Rp10,917 miliar. Sedangkan sisanya ditangani lewat APBD sebesar Rp15,235 miliar. Secara keseluruhan, anggaran untuk penanganan paket ini sebesar Rp26,153 miliar.

Kedua, paket 2 : Keruak – Labuhan Haji, Jembatan Korleko dengan total kebutuhan anggaran Rp28,76 miliar. Sepanjang 3,91 km ditangani lewat pinjaman dana PEN Daerah senilai Rp12,005 miliar, sisanya lewat APBD sebesar Rp16,754 miliar.

Ketiga, paket 3 : Batunyala – Sengkol, Kediri – Praya, Bengkel – Kediri dengan total kebutuhan anggaran Rp71,404 miliar. Di mana, sepanjang 6,72 km ditangani lewat dana pinjaman PEN Daerah sebesar Rp29,807 miliar dan Rp41,596 miliar lewat APBD.

Keempat, paket 4 : Rembiga – Pemenang dengan total kebutuhan anggaran Rp34,902 miliar. Sepanjang 2,43 km  ditangani lewat dana pinjaman PEN Daerah sebesar Rp14,57 miliar dan Rp20,332 miliar lewat APBD.

Kelima, paket 8 : Sejorong – Tetar – Batas KSB, Benete – Sejorong, Tetar – Lunyuk, Jembatan Sampar Goal, Jembatan Kokar Singko, Jembatan Mone II dan Jembatan Tetar, Kembatan Aik Keru III dengan total kebutuhan anggaran Rp70,688 miliar. Sepanjang 9,4 km ditangani lewat dana pinjaman PEN Daerah sebesar Rp29,508 miliar dan Rp41,179 miliar lewat APBD.

Keenam, paket 9 : Pal IV – Lenangguar, Lenangguar – Lunyuk, Lenangguar – Batu Rotok dengan total kebutuhan anggaran Rp93,51 miliar. Di mana, sepanjang 17,79 km ditangani lewat dana pinjaman PEN Daerah sebesar Rp31,72 miliar dan Rp61,79 miliar lewat APBD.

Ketujuh, paket 10 : Sumbawa Besar – Semongkat – Batu Dulang, Jembatan Kokar Labangka dengan total kebutuhan anggaran Rp47,401 miliar. Sepanjang 0,89 km ditangani lewat dana pinjaman PEN Daerah sebesar Rp19,787 miliar dan Rp27,613 miliar lewat APBD.

Kedelapan, paket 11 : Sp. Kempo – Sp. Kore, Jembatan Boro I, Jembatan Boro II, Jembatan Oi Mori II, Jembatan Oi Mori III dan Jembatan Kawinda VI dengan total kebutuhan anggaran Rp31,685 miliar. Sepanjang 3,66 km ditangani lewat dana pinjaman PEN Daerah sebesar Rp13,227 miliar dan Rp18,458 miliar lewat APBD.

Kesembilan, paket 12 : Sila – Bajo, Jembatan Oi Katupa III, Jembatan Oi Katupa V, Jembatan Oi Katupa VI, Jembatan Piong III, Jembatan Piong IV, Jembatan Piong V dan Jembatan Piong VI dengan total kebutuhan anggaran Rp33,003 miliar. Sepanjang 6,23 km ditangani lewat dana pinjaman PEN Daerah sebesar Rp13,777 miliar dan Rp19,226 miliar lewat APBD.

Kesepuluh, paket 13 : Kiwu – Sampungu, Jembatan Sori Kari’I, Jembatan Kiwu, Jembatan Sori Sowa dengan total kebutuhan anggaran Rp36,363 miliar. Sepanjang 4,68 km ditangani lewat dana pinjaman PEN Daerah sebesar Rp15,179 miliar dan Rp21,183 miliar lewat APBD.

Kesebelas, paket 14 : Karumbu – Sape, Talabiu – Simpasai, Simpasai – Wilamaci, Jembatan Lere III, Jembatan Lere V dengan total kebutuhan anggaran Rp33,066 miliar. Sepanjang 2,9 km ditangani lewat dana pinjaman PEN Daerah sebesar Rp13,803 miliar dan Rp19,262 miliar lewat APBD.

Keduabelas, paket 15 : Jalan Gajah Mada Bima, Jalan Datuk Dibanta, Jembatan Salo dengan total kebutuhan anggaran Rp36,007 miliar. Sepanjang 4,77 km ditangani lewat dana pinjaman PEN Daerah sebesar Rp14,739 miliar dan Rp21,268 miliar lewat APBD.

Dan terakhir, paket 16 : Bima – Tawali, Tawali – Sape dengan total kebutuhan anggaran Rp75,167 miliar. Sepanjang 11,33 km ditangani lewat dana pinjaman PEN Daerah sebesar Rp30,955 miliar dan Rp44,211 miliar lewat APBD.

“Untuk infrastruktur jalan hanya sepertiga dari jumlah pinjaman Rp750 miliar. Kita hanya membangun ruas jalan yang rusak berat dan prioritas yang ada di Bima, Sumbawa, Dompu dan Pulau Lombok,” jelas Ridwan.

Ridwan menjelaskan dana pinjaman ini tidak bisa dipergunakan selain untuk pembangunan infrastruktur. Apalagi digunakan untuk membiayai pokir dan honor pelaksanaan kegiatan.

“Hanya untuk rumah sakit dan jalan. Honor saja untuk kita yang kerja ndak boleh. Penggunaannya untuk sektor produktif dan diawasi BPKP dan KPK penggunaan dana pinjaman PEN Daerah ini,” tuturnya.

Selain pembangunan 13 paket proyek jalan dan jembatan senilai Rp250 miliar tersebut, kata Mantan Asisten II Setda NTB ini, pembangunan Gedung Trauma Center RSUD NTB juga akan dikebut penyelesaiannya tahun 2021. Untuk lanjutan pembangunan Gedung Trauma Center menjadi enam lantai dialokasikan dana dari pinjaman tersebut sebesar Rp83 miliar. Serta sebagian pekerjaan pembangunan IGD Terpadu RSUD NTB.

“Ini adalah fasilitas yang diberikan Pemerintah Pusat. Dan Gubernur tegas, hanya akan mengerjakan pekerjaan yang produktif. Dalam jangka pendek maupun jangka panjang bisa membangkitkan perekonomian di daerah. Yaitu, membangun infrastruktur,” jelasnya.

Secara keseluruhan, dana pinjaman untuk pengembangan RSUD NTB sebesar Rp500 miliar. Dengan dana pinjaman sebesar itu, Pemprov ingin menghadirkan rumah sakit berstandar internasional di NTB.

“Karena mulai 2022, kita akan menjadi tuan rumah MotoGP, minimal selama 10 tahun. Kita ingin, ketika menjadi tuan rumah, bukan hanya melayani MotoGP. Tapi juga akan menjadi destinasi wisata medis. Orang akan datang nonton event internasional, sekaligus berwisata kesehatan,” terangnya.

Ia menyebut ada dua layanan unggulan pengobatan di RSUD NTB, yaitu pengobatan kanker dan jantung. RSUD NTB ditargetkan menjadi rumah sakit rujukan di Indonesia Timur untuk dua jenis layanan tersebut. (nas)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional