Penambangan Batuan dan Tanah Urug di Pajo Dihentikan Sementara

Aktivitas penambangan batuan dan tanah urug di Desa Tembalae milik PT. Dunia Mas dihentikan sementara, Selasa, 1 September 2020. (Suara NTB/Ist Ilham )

Dompu (Suara NTB) – Aktivitas penambangan batuan dan tanah urug oleh PT. Dunia Mas di Desa Tembalae Kecamatan Pajo, dihentikan sementara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB. Sesuai surat teguran I tertanggal 24 Agustus dengan nomor 660/1696/PPL-DISLHK/2020. Keputusan itu diambil ada dasar laporan Persatuan Rakyat Anti Korupsi (Perank) NTB.

Sekretaris Perank, Ilham, S.TP, kepada Suara NTB, Selasa, 1 September 2020 menyampaikan, kegiatan tersebut diadukan menyusul banyaknya keluhan masyarakat. Terutama berkaitan dengan suara mesin yang terdengar hingga larut malam, kemudian tercemar dan terancamnya pengguna jalan oleh debu yang dihasilkan perusahaan. “Keluhan masyarakat khususnya di Dusun Nata Kehe kita punya semua, makanya kami adukan persoalan ini,” ungkapnya.

Iklan

Setelah laporan pengaduan dilayangkan, tertanggal 24 Agustus 2020 DLHK NTB kemudian memberi balasan. Isinya berupa teguran pertama yang disertai penghentian sementara aktivitas penambangan batuan dan tanah urug.

Selain sikap tersebut, dalam surat teguran dengan nomor 660/1696/PPL-DISLHK NTB/2020 yang diperoleh Suara NTB, disebutkan bahwa perusahaan ini sudah memiliki izin operasi. Namun karena diduga melanggar Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dan UU nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga diminta menghentikan sementara aktivitas sampai ada pengujian dari DLHK NTB.

Apabila terbukti melanggar dan tidak dilakukan perbaikan dalam rentan waktu sebulan sejak teguran pertama, perusahaan terancam mendapat teguran II, III bahkan sanksi administrasi, perdata atau pidana.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Dompu, H. Albukhairum, M.Si, dikonfirmasi persoalan ini mengaku, tidak tahu menahu soal adanya penghentian aktivitas penambangan tersebut.

Dalam kasus ini daerah memang tidak memiliki kewenangan penuh untuk ikut campur terlalu jauh, namun idealnya DLHK NTB bisa berkoordinasi terlebih dahulu sebelum mengambil kebijakan. Minimal dengan menyampaikan surat tembusan agar pihaknya mengetahui apa persoalan sebenarnya di lapangan. “Minimal kita harus tahu kapan mereka turun, dasarnya apa sehingga mereka mengambil kesimpulan. Apa yang perusahaan langgar, bukan kita bertentangan dengan mereka (provinsi) tapi minimal kita di kabupaten mengetahui,” harapnya.

Menurutnya, aktivitas penambangan batuan dan tanah urug PT. Dunia Mas sudah memenuhi kententuan, pun lokasinya jauh dari pemukiman warga sehingga tidak akan menimbulkan gangguan. Kalaupun ada kelalaian mestinya diinformasikan sehingga pihaknya bisa langsung melakukan pembinaan. “Selain mengetahui kita juga kan berkewajiban membina,” pungkasnya. (jun)