Penagihan Kerugian Negara Tahun 2003 Berlanjut

Inspektur pada Inspektorat NTB Ibnu Salim (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Penagihan kerugian negara dari anggota DPRD NTB tahun 2003 lalu masih berlanjut. Sekitar 10 tahun lalu, diawali dengan upaya non litigasi Kejati NTB. Tahun 2019, dilanjutkan dengan Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Pemprov NTB ke Jaksa Pengacara Negara (JPN).

Proses non litigasi itu diakui Inspektur pada Inspektorat NTB Ibnu Salim, SH,M.Si sebagai lanjutan upaya penyelesaian kerugaian negara sebelumnya. Menurutnya, penagihan ini berbeda dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang masih menyisakan angka Rp17 miliar lebih.

Iklan

‘’Kalau tagihan ini berdasarkan putusan Pengadilan, terkait sidang kasus APBD 2003,’’ kata Ibnu Saim, Kamis, 24 Januari 2019. Tak dirincinya nilai total tagihan tersebut, namun diperkirakan masih tersisa Rp2,5 miliar.

Sisa tagihan masih mengendap di sebagian mantan anggota DPRD NTB periode 1999 -2004 saat itu. Tercatat ada 52 anggota Dewan, dari unsur pimpinan hingga anggota yang masuk dalam catatan masuk dalam kewajiban penyelesaian kerugian negara.  Bahkan masih menjadi tanggungan piutang sejumlah anggota Dewan yang masih aktif.

‘’Syukurnya ada progress. Baik yang mantan anggota Dewan, maupun yang masih aktif, terus beritikad untuk menyelesaikan,’’ ujarnya.  Namun di balik upaya penyelesaian itu, ada saja kendala. Khususnya mantan anggota Dewan yang tercatat punya kewajiban, kondisi perekonomiannya tidak memungkinkan untuk terus ditagih. Ada juga yang sudah meninggal dunia.

‘’Jika dalam situasi begini, kita diskusikan dengan JPN. Bagaimana penyelesaian atau penghapusannya, soal mekanismenya. Kalau penghapusan seperti apa,’’ jelasnya.

Sebelum kajian lebih jauh, upaya yang sudah dilakukan pihaknya adalah memperbaharui SKK antara Pemprov NTB dengan JPN Kejati NTB. SKK itu dipastikannya berlaku setahun, kemudian diadakan revisi jika diperlukan, kemudian menerbitkan SKK yang baru sebagai dasar penagihan oleh JPN.

Terpisah, Ikhsan Asri, SH selaku  JPN  pada Bidang Datun Kejati NTB membenarkan sudah menerima SKK dari Pemprov NTB melalui Inspektorat NTB. Hanya saja, ia belum dapat menjelaskan soal langkah penagihan, dengan alasan SKK baru diterima. ‘’Kita lakukan telaah dulu, baru kemudian tindak lanjut,’’ ujarnya singkat. (ars)