Penagihan Kerugian Negara, Inspektorat Serahkan SKK ke Kejaksaan

Lalu Alwan Basri (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Inspektorat Kota Mataram cukup kerepotan menagih kerugian negara di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD). Kecilnya progres tindaklanjut temuan jadi bahan evaluasi auditor negara. Surat kuasa khusus (SKK) diserahkan ke Kejaksaan menagih kerugian negara dilakukan oleh perorangan maupun pihak ketiga.

Beberapa temuan item tunggakan kerugian negara seperti di Sekretariat DPRD Kota Mataram. Item yang menjadi temuan auditor negara yakni pengadaan laptop, notebook dan handtalky yang total kerugian negara mencapai Rp300 juta lebih. Pembangunan bale budaya juga ditemukan kerugian negara sekitar Rp200 juta.

Iklan

Setahun berikutnya, penembokan di Ruang Terbuka Hijau yang menjadi lokasi pembangunan bale budaya juga terdapat kekurangan volume. Selain itu, belanja perjalanan dinas serta honor tim. Terakhir, pengelolaan dana kelurahan tahun 2019 banyak terjadi kelebihan pembayaran.

Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Lalu Alwan Basri membenarkan, surat kuasa khusus telah diberikan ke pengacara negara dalam hal ini, Kejaksaan Negeri Mataram melalui Kasi Datun untuk menagih potensi kerugian negara sejak tahun 2004 – 2020. Penyerahan SKK itu karena Inspektorat sudah beberapa kali melakukan pendekatan secara kekeluargaan, tetapi hasil pemutakhiran data di tahun 2019 dan 2020, progresnya sangat minim. “Kita lihat dari kemajuan penagihan terjadi terlalu kecil,” kata Alwan.

Sementara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus mengevaluasi tindaklanjut progres temuan kerugian negara. Alternatifnya adalah melibatkan Kejaksaan untuk menagih OPD maupun pihak ketiga. Alwan menyebutkan, kerugian negara belum tertagih mencapai Rp700 juta lebih. Jumlah itu tersebar di sekitar 15 OPD.

Menurutnya, hasil klarifikasi oleh Kejaksaan, ada kesanggupan dari OPD untuk dibayarkan secara langsung. Kemudian jaksa negara memberikan waktu selama 30 hari untuk melunasi baik itu kerugian perorangan atau disebabkan oleh pihak ketiga. “Khusus pihak ketiga ini sejauhmana OPD menghadirkan rekanan untuk diklarifikasi,” tandasnya.

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Mataram, Dr. Mansyur mengakui, telah diklarifikasi oleh Kejaksaan terkait temuan potensi kerugian negara terhadap pembayaran honor tim. Dari hasil klarifikasi itu, pihaknya menyanggupi bahkan telah dilunasi. “Yang saya eksekusi itu sesuai di DPA. Saya tidak tahu di kacamata hukum mungkin keliru, tetapi saya mau tidak mau harus mengembalikan kerugian negara,” ucapnya. (cem)

Advertisementfiling laporan pajak filing laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional