Pemprov Usulkan Belasan Ribu PTK Honorer SMA/SMK dan SLB Peroleh BSU

H. Muhtadi Hairi (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) mengaku telah menyampaikan data ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) terkait jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) honorer yang berada di SMA/SMK dan SLB, baik negeri dan swasta. Total ada belasan ribu PTK honorer untuk jenjang pendidikan SMA/SMK dan SLB di NTB.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada sekitar dua juta Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) non-pegawai negeri sipil (Non-PNS) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Tahun 2020. Bantuan tersebut diberikan secara bertahap sampai akhir November 2020 dengan total anggaran lebih dari Rp3,6 triliun.

‘’Teman-teman (tenaga honorer) yang masuk Dapodik semuanya kita usulkan sekitar 7.000-an yang ada di sekolah negeri,’’ sebut Sekretaris Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muhtadi Hairi, M.Pd dikonfirmasi Suara NTB usai rapat paripurna di DPRD NTB, Selasa, 24 November 2020.

Selain telah menyampaikan data PTK honorer yang berada di SMA/SMK dan SLB negeri. Muhtadi mengatakan ppihaknya juga menyampaikan data PTK honorer yang berada di SMA/SMK dan SLB swasta. Jumlahnya mencapai ribuan orang. Sehingga jumlah PTK hononer untuk jenjang pendidikan SMA/SMK dan SLB di NTB mencapai belasan ribu orang.

Berdasarkan data Dinas Dikbud NTB, jumlah tenaga kependidikan di SMA/SMK/SLB negeri di NTB sebanyak 14.260 orang. Terdiri dari guru PNS sebanyak 5.994 orang, guru non PNS 5.315 orang, tata usaha PNS 799 orang dan tata usaha non PNS 2.152 orang. Sehingga jumlah PTK honorer di SMA/SMK dan SLB negeri sebanyak 7.467 orang.

Sedangkan tenaga kependidikan di SMA/SMK/SLB swasta di NTB sebanyak 5.419 orang. Terdiri dari guru PNS 184 orang, guru non PNS 4.786 orang, tata usaha PNS 2 orang dan tata usaha non PNS sebanyak 447 orang. Sehingga jumlah PTK honorer di SMA/SMK dan SLB swasta sebanyak 5.233 orang. Sehingga jumlah PTK honorer di SMA/SMK dan SLB baik negeri dan swasta di NTB sebanyak 12.700 orang.

‘’Intinya data sudah kita serahkan ke BKD. Total tenaga honorer baik negeri dan swasta hamir  13.000 orang honorer,’’ sebutnya.

Pemerintah Pusat memberikan BSU kepada tenaga honorer. Bantuan tersebut diharapkan dapat melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para dosen, guru, kepala sekolah, pendidik pada pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidik pada pendidikan kesetaraan, tenaga pengelola perpustakaan, tenaga pengelola laboratorium, dan tenaga administrasi non-PNS di lingkungan Kemendikbud.

BSU disalurkan kepada 162 ribu dosen perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Kemudian 1,6 juta guru dan pendidik pada satuan pendidikan negeri dan swasta dan 237 ribu tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi.

Syarat PTK yang mendapat BSU adalah warga negara Indonesia (WNI) berpenghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan dan berstatus non-PNS serta tidak menerima bantuan subsidi upah/gaji dari Kementerian Tenaga Kerja dan bukan penerima kartu prakerja  sampai 1 Oktober 2020.

Berbagai syarat tersebut tertuang dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease (Covid-19) Tahun Anggaran 2020.

Guna memastikan bantuan disalurkan secara transparan dan akuntabel, Kemendikbud membuatkan rekening baru untuk setiap PTK penerima BSU Kemendikbud. PTK dapat mengakses Info GTK (info.gtk.kemdikbud.go.id) atau Pangkalan Data Dikti (pddikti.kemdikbud.go.id) untuk menemukan informasi rekening bank masing-masing dan lokasi cabang bank pencairan bantuan.

Selanjutnya, PTK menyiapkan dokumen pencairan BSU sesuai informasi yang didapatkan, yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) jika ada, surat keputusan penerima BSU yang dapat diunduh dari Info GTK dan PDDikti, serta Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang dapat diunduh dari Info GTK dan PDDikti, diberi materai, dan ditandatangani.

Setelah dokumen tersebut lengkap, PTK dapat mendatangi bank penyalur untuk pencairan dengan membawa dokumen yang dipersyaratkan dan menunjukkan ke petugas bank penyalur untuk diperiksa. (nas)