Pemprov Usulkan 3.278 Formasi PPPK ke BKN

0
Muhammad Nasir (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Dinas Dikbud membawa data usulan 3.278 formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam rapat koordinasi di BKN Kanreg IX Denpasar, yang dilaksanakan 10 – 12 Desember 2020. Pemprov belum mendapatkan kepastian dari BKN, apakah guru honorer yang berada di sekolah swasta akan terakomodir dalam pengangkatan satu juta guru PPPK tahun 2021 mendatang.

“Belum ada penjelasan (soal guru honorer di sekolah swasta). Pokoknya kebijakan pusat kita ikuti. Kalau harapan kita, supaya semuanya bisa diakomodir. Mudah-mudahan ada kebijakan. Karena itu jauh lebih banyak jumlahnya,” kata Kepala BKD NTB, Drs. Muhammad Nasir dikonfirmasi Suara NTB, Jumat, 11 Desember 2020.

IKLAN

Nasir menjelaskan, Rakor yang digelar BKN Kanreg IX Denpasar menghadirkan empat provinsi. Yaitu, Bali, NTB, NTT dan Jawa Timur. Dalam pertemuan tersebut diundang admin dari Dinas Dikbud dan BKD Provinsi. Serta BKDPSDM dan Dinas Dikbud kabupaten/kota.

‘’Sudah semua kita bawa (usulan PPPK) sebanyak 3.278 orang. Kalau usulan itu menggunakan sistem online. Cuma, kita bawa data pokoknya,’’ jelas Nasir.

Ia menjelaskan, pertemuan tersebut membahas tentang teknis pemberkasan PPPK dan pendaftaran PPPK tahun 2021. Nasir mengatakan, informasi mengenai keputusan dalam Rakor tersebut akan dapat diketahui Senin pekan depan.

Nasir menyebutkan, sebanyak 3.278 formasi PPPK untuk guru honorer SMA/SMK dan SLB negeri yang sudah dikirim ke BKN. Pihaknya berharap, semua guru honorer yang mengajar di sekolah negeri dan swasta diberikan peluang yang sama dalam rekrutmen PPPK 2021.

Sebelumnya, Dinas Dikbud NTB telah menyerahkan data 3.278 guru honorer ke BKD NTB yang akan diusulkan dalam rekrutmen Aparatur Negara (ASN) lewat skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2021.

Dengan rincian, guru honorer yang berada di SMA/SMK Negeri di NTB sebanyak 3.023 orang. Kemudian  guru honorer di Sekolah Luar Biasa (SLB) negeri  sebanyak 255 orang.

Kementerian PANRB membuka kesempatan untuk pemerintah daerah yang akan mengajukan usulan tambahan formasi PPPK untuk tenaga guru pada 2021.  Pengajuan usulan untuk formasi guru PPPK akan diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2020 melalui aplikasi e-formasi Kementerian PANRB.

Pemerintah pusat mendorong pemda untuk memaksimalkan usulan formasi untuk Guru PPPK berdasarkan kebutuhan masing-masing daerah. Pemerintah akan mengangkat satu juta guru honorer menjadi ASN dengan jalur PPPK.

Persyaratan usia pelamar mulai dari 20 tahun hingga satu tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang dilamar. Untuk jabatan guru, usia akhir adalah 59 tahun. Kementerian PANRB akan melakukan verifikasi dan menetapkan formasi berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Selain itu Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga menjadi dasar pertimbangan. Penetapan formasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Regulasi yang dijadikan dasar hukum adalah Peraturan Pemerintah No. 49/2018 tentang Manajemen PPPK, Perpres No. 38/2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi PPPK, Perpres No. 98/2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK, serta Peraturan Menteri PANRB terkait PPPK. (nas)