Pemprov Turunkan Tim, Proyek Mangkrak Dilaporkan ke Pusat

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB akan melaporkan proyek penyulingan air yang mangkrak di daerah ini ke pemerintah pusat. Tim Pemprov NTB yang terdiri dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Biro Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (AP dan LPBJP) serta Staf Ahli Gubernur, telah turun mengecek kondisi belasan mesin penyulingan yang mangkrak pekan lalu.

Staf Ahli Gubernur NTB, Ir. Hj. Hartina, MM yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa, 24 April 2018 siang mengatakan, ia bersama Kepala DKP NTB, Kepala Biro AP dan LPBJP Setda NTB, turun melakukan pengecekan secara langsung  ke lokasi, pekan lalu. Ia menyebutkan, proyek penyulingan air tersebut tersebar di Kabupaten Bima, Lombok Timur, Lombok Utara dan Lombok Tengah.

Iklan

‘’Yang di Kabupaten Bima hampir semuanya rusak jumlahnya empat unit,  Sumbawa enam unit. Jadi, begitu berita di koran Pak Gub mengatakan akan mengecek. Besoknya, saya bersama Kadis Perikanan, dan Kepala Biro AP kami berangkat ke Lombok Tengah. Persoalannnya sama,’’ ujarnya.

Hartina mengatakan, proyek penyulingan air ini langsung turun dari pemerintah pusat melalui kementerian terkait ke kelompok masyarakat yang mengajukan proposal. Dijelaskan, kelompok masyarakat mengajukan proposal ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Proposal dari masyarakat tersebut kemudian ditindaklanjuti KKP dengan memberikan bantuan mesin penyulingan air laut. Berita penyerahan bantuan tersebut dilakukan antara KKP dengan kelompok masyarakat penerima bantuan. Penyerahan bantuan tersebut diketahui oleh pemerintah kabupaten.

Bantuan mesin penyulingan air bersih tersebut, kata Hartina didatangkan dari luar negeri. Persoalan yang muncul, ketika ada suku cadang yang rusak, maka mesin tersebut tak akan bisa difungsikan. Karena suku cadangnya tidak ada yang dijual di dalam daerah.

‘’Itu harus dikembalikan lagi ke agennya. Agennya akan kembali memesan ke pabriknya kalau ada, dalam waktu  beberapa lama,” terangnya.

Untuk operasional dan tempat bangunan mesin tersebut dibantu oleh pemerintah kabupaten. Namun, ketika alat atau suku cadang mesin ada yang rusak, maka harus dilaporkan ke pusat untuk diperbaiki. Sehingga banyak bantuan mesin penyulingan air yang mangkrak di NTB.

Untuk mencegah kasus seperti ini tak terulang, setiap program atau proyek yang berasal dari pusat harus melalui provinsi. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah harus dilibatkan. Sehingga dapat memonitor bantuan-bantuan yang berasal dari pusat. Hartina mengatakan, Pemprov akan melaporkan banyaknya mesin penyulingan air yang mangkrak di NTB.

“Kita akan melihat, lapor ke pusat. Akan disampaikan ke pusat bagaimana agar membantu  untuk perbaikannya. Kita minta perhatiannya agar barang yang sudah dibeli dengan harga mahal itu bisa operasi kembali,’’ tandasnya.

Hartina mengatakan, bukan berarti Pemprov dan Pemda kabupaten lepas tanggung jawab mengenai proyek bnatuan pusat yang mangkrak ini. Pemda akan tetap melakukan monitoring supaya semua bantuan pusat tersebut tetap dapat dimanfaatkan masyarakat.

“Dalam waktu dekat ini kita laporkan. Telaahannya sudah dibuat. Kalau ndak hari ini mungkin besok. Kalau ndak Pak Sekda tandatangan, mungkin Pak Gubernur,” tutupnya. (nas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here