Pemprov Tunggu Respons GTI Soal Aset Gili Trawangan

H. Zulkieflimansyah (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB masih menunggu respons dari PT. Gili Trawangan Indah (GTI) setelah dilakukan pemutusan kontrak kerja sama dengan investor yang sudah lama menelantarkan lahan seluas 65 hektare di Gili Trawangan. Hal ini dilakukan untuk menghormati investor tersebut.

“Tentu setelah ada keputusan dari kita. Kita lihat respons dulu dari GTI seperti apa,” kata Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc., dikonfirmasi usai melepas bantuan untuk korban gempa Sulawesi Barat di Halaman Kantor Gubernur, Kamis, 25 Februari 2021.

Iklan

Setelah ada respons dari PT. GTI, Pemprov kemudian melakukan tindaklanjut atas keputusan pemutusan kontrak kerja sama tersebut. Gubernur mengatakan jika menunggu enam tahun lagi kontrak kerja sama tersebut berakhir, maka aset yang begitu besar tidak termanfaatkan dengan baik.

“Karena kalau kita tunggu enam tahun, idle, sayang, aset begitu besar,” ucapnya.

Gubernur yang akrab disapa Dr. Zul ini mengatakan keputusan untuk melakukan pemutusan kontrak kerja sama pemanfaatan aset di Gili Trawangan sudah melalui kajian yang matang. Antara lain, pendapat hukum dari kejaksaan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Biro Hukum Setda NTB.

“Semuanya sepakat untuk memutuskan kontrak kerja sama. Tapi, untuk memastikan juga, kita memuliakan investasi. Kita lihat respons GTI,” tandas Dr. Zul.

Diketahui, total luas lahan milik Pemprov di Gili Trawangan seluas 75 hektar. Seluas 65 hektar diserahkan ke PT.GTI dan 10 hektar diserahkan ke masyarakat secara legal.  Namun, dari 65 hektar lahan yang diserahkan ke PT. GTI, sekarang 80 persennya dikuasai oleh masyarakat secara ilegal.

Aset tanah milik Pemprov yang berada di Gili Trawangan  dikerjasamakan dengan PT. GTI  sesuai  perjanjian kontrak produksi Nomor 1 Tahun 1995 dengan jangka waktu kerjasama selama 70 tahun. Nilai royalti yang diperoleh Pemprov per tahun dari kontrak panjang ini hanya sebesar Rp 22,5 juta.

Kerjasama pemanfaatan aset tersebut juga mendapatkan atensi dari KPK. Pasalnya berdasarkan hasil kajian KPK, potensi kehilangan pendapatan Pemprov atas pemanfaatan aset tersebut sekitar puluhan miliar setahun.

Tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang menerima Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Pemprov NTB  juga menemukan 89 pengusaha jasa pariwisata mulai dari hotel, restoran, dan tempat hiburan yang menduduki lahan yang sebelumnya menjadi konsesi PT GTI. Para pengusaha ini menduduki lahan secara ilegal karena berdiri di atas tanah konsesi pihak lain. (nas)

Advertisement filing laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional