Pemprov Tunggu Perpres Pengangkatan 223 P3K

Raisah (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB masih menunggu payung hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres) untuk pengangkatan 223 eks honorer K2 yang lolos dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) satu tahun lalu. Pemprov menegaskan, pengangkatan P3K sepenuhnya menjadi urusan Pemerintah Pusat, sama seperti pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

‘’Kita menunggu petunjuk dari pusat, belum ada. Perpres belum ada. Itu dasar pengangkatan kalau Perpres sudah keluar,’’ ujar Kepala Bidang Mutasi Pegawai BKD NTB, Raisah, SE, MM dikonfirmasi Suara NTB, Rabu, 11 Maret 2020.

Iklan

Ia menjelaskan, apabila regulasi atau payung hukum sudah keluar. Maka Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan memerintahkan Pemprov dan Pemda kabupaten/kota untuk melakukan pemberkasan eks honorer K2 yang sudah dinyatakan lolos dalam seleksi P3K setahun yang lalu.

‘’Kita menunggu petunjuk dari pusat, dari BKN belum ada. Kalau sudah ada baru kita tindaklanjuti,’’ terangnya.

Raisah kembali menegaskan bahwa urusan pengangkatan P3K merupakan urusan Pemerintah Pusat. Pengangkatannya sama seperti rekrutmen CPNS. Meskipun anggaran penggajian untuk P3K sudah ada, kata Raisah namun Nomor Induk Pegawai (NIP) belum diterbitkan BKN.

Sebelum proses penerbitan NIP, BKN akan meminta Pemda untuk melakukan pemberkasan.’’Sekalipun anggaran untuk penggajian P3K sudah ada. Tapi mereka,  ada Nomor Induk Pegawai yang harus diterbitkan dari BKN,’’ jelasnya.

BKN telah menetapkan sebanyak 223 eks honorer K2 Pemprov NTB lolos menjadi P3K. Dari 379 eks honorer K2 yang ikut seleksi, sebanyak 156 orang dinyatakan tidak lolos menjadi P3K Pemprov NTB.

Mereka yang lolos menjadi P3K tersebut karena memenuhi passing grade dalam seleksi yang dilakukan akhir Februari 2019. Sebanyak 223 eks honorer K2 yang lolos jadi P3K Pemprov NTB tersebut terdiri dari tenaga guru 205 orang dan penyuluh pertanian 18 orang.

Penggajian P3K tidak dibebankan kepada APBD Pemda provinsi dan kabupaten/kota. Dalam APBN 2020, Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran untuk penggajian P3K di NTB sebesar Rp116,32 miliar.

Anggaran untuk penggajian P3K tersebut masuk dalam Dana Alokasi Umum (DAU). Dalam salah satu item DAU 2020, ada bantuan pendanaan untuk penggajian P3K.  Khusus untuk Pemprov NTB dan 10 Pemda kabupaten/kota, total anggaran yang dialokasikan untuk penggajian P3K sebesar Rp116,32 miliar.

Dengan rincian, Pemprov NTB Rp17,255 miliar, Kabupaten Bima Rp8,062 miliar, Kabupaten Dompu Rp7,721 miliar, Lombok Barat Rp9,009 miliar. Lombok Tengah Rp17,716 miliar, Lombok Timur Rp15,379 miliar, Sumbawa Rp12,281 miliar, Kota Mataram Rp9,395 miliar. Kota Bima Rp5,466 miliar, Sumbawa Barat Rp7,847 miliar dan Lombok Utara Rp6,189 miliar. (nas)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional