Pemprov Tunggu Perintah Pemberkasan 223 P3K

Ilustrasi berkas (Gambar oleh Ag Ku dari Pixabay)

Mataram (Suara NTB) – Presiden Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No.98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Dengan keluarnya Perpres tersebut, nasib 223 eks honorer K2 yang dinyatakan lulus menjadi P3K hasil seleksi 2019 lalu semakin jelas.

Namun, Pemprov NTB masih menunggu aturan pelaksanaan dari Perpres tersebut. Termasuk menunggu perintah dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk melakukan pemberkasan eks honorer K2 yang lulus seleksi P3K.

Iklan

‘’Perpres terbit, tapi masih ada turunannya lagi. Petunjuk pelaksanaannya yang penting. Karena di sana lebih teknis,’’ kata Kepala Bidang Informasi Kepegawaian BKD NTB, Drs. Samsul Buhari, P.Si, M.Kes, dikonfirmasi Suara NTB, Rabu, 30 September 2020 siang.

Dengan keluarnya Perpres tersebut, kata Samsul, ada angin segar bagi eks honorer K2 yang telah dinyatakan lulus dalam seleksi P3K 2019 lalu di seluruh NTB. Namun, Pemprov NTB dan Pemda Kabupaten/Kota masih menunggu aturan pelaksanaan dari BKN. Jika petunjuk pelaksanaan sudah keluar, ia memastikan akan segera dilakukan pengangkatan untuk P3K yang telah dinyatakan lulus tersebut.

‘’Sekarang ada kejelasan, ada angin segar bagi P3K. Tapi petunjuk teknisnya kita tunggu. Semua kabupaten/kota juga menunggu. Kalau diminta lakukan pemberkasan,  kita sudah siap, sudah ada data itu,’’ katanya.

Sebanyak 223 eks honorer K2 Pemprov NTB yang telah dinyatakan lulus menjadi P3K pada 2019 lalu. Selama ini mereka menantikan terbitnya Perpres tersebut.

Sebagaimana diketahui, dari 379 eks honorer K2 Pemprov yang ikut seleksi, sebanyak 156 orang dinyatakan tidak lulus menjadi P3K. Sedangkan sebanyak 223 eks honorer K2 yang lulus menjadi P3K Pemprov NTB. Terdiri dari tenaga guru 205 orang dan penyuluh pertanian 18 orang.

Dalam rekrutmen P3K tahun 2019, ribuan eks honorer K2 mengadu nasib menjadi P3K di seluruh Pemda di NTB. Dalam tahap seleksi administrasi, sebanyak  3.984 pendaftar yang merupakan eks honorer K2 di NTB dinyatakan lulus.

Pendaftar yang lulus seleksi administrasi selanjutnya berhak ikut tes tulis yang dilaksanakan 23 -24 Februari 2019. Dengan rincian, Pemprov sebanyak 379 orang, Kota Mataram 62 orang, Lombok Barat 208 orang, Lombok Tengah 752 orang, Lombok Timur 508 orang dan Lombok Utara 56 orang. Selanjutnya, Sumbawa Barat 164 orang, Sumbawa 620 orang, Dompu 35 orang, Bima 1.183 orang dan Kota Bima 17 orang.

Terkait dengan gaji P3K, Pemerintah Pusat telah mengalokasikan anggaran untuk penggajian P3K di NTB sebesar Rp116,32 miliar. Dengan rincian, Pemprov NTB Rp17,255 miliar, Kabupaten Bima Rp8,062 miliar, Kabupaten Dompu Rp7,721 miliar, Lombok Barat Rp9,009 miliar, Lombok Tengah Rp17,716 miliar, Lombok Timur Rp15,379 miliar, Sumbawa Rp12,281 miliar, Kota Mataram Rp9,395 miliar, Kota Bima Rp5,466 miliar, Sumbawa Barat Rp7,847 miliar dan Lombok Utara Rp6,189 miliar. (nas)