Pemprov Tunggu Konfirmasi BKN, Soal Nasib Ribuan Guru Honorer Sekolah Swasta

Muhammad Nasir (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB akan mengusulkan 3.278 formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal tersebut sesuai dengan data guru honorer SMA/SMK dan SLB yang diserahkan Dinas Dikbud NTB.

Sebanyak 3.278 guru honorer tersebut semuanya berasal dari SMA/SMK dan SLB Negeri. Sedangkan untuk guru honorer SMA/SMK dan SLB swasta belum terakomodir dalam usulan formasi PPPK. BKD akan menanyakan nasib ribuan guru honorer yang berada di sekolah swasta dalam rapat koordinasi yang direncanakan 10 – 13 Desember mendatang.

‘’Bagaimana hasil rapat tanggal 10 – 13 Desember dengan BKN, kita baru berani menjawabnya. Kalau sekarang ndak boleh berandai-andai dulu.  Soal guru honorer yang berada di sekolah swasta, salah satu yang akan kita bawa masalahnya, kita akan tanyakan,’’ ujar Kepala BKD NTB, Drs. Muhammad Nasir dikonfirmasi Suara NTB, Rabu, 2 Desember 2020.

Sebanyak 3.278 guru honorer yang diserahkan Dinas Dikbud NTB, terdiri dari guru SMA/SMK sebabyak 3.023 orang dan guru SLB 255 orang. Mereka saat ini menjadi guru honorer di SMA/SMK dan SLB negeri yang berada di bawah Dinas Dikbud NTB.

Nasir meminta Dinas Dikbud lebih proaktif, karena merekalah yang memiliki data seluruh guru honorer baik di sekolah negeri maupun swasta. Ia memperkirakan jumlah guru honorer yang berada di SMA/SMK dan SLB swasta akan jauh lebih banyak. Belum lagi jika ditambah dengan guru honorer yang berada di sekolah keagamaan atau pondok pesantren.

Nasir menambahkan, pihaknya akan menanyakan persoalan guru honorer dari sekolah swasta. Apakah akan diakomodir atau tidak dalam usulan formasi PPPK. ‘’Nanti di pertemuan dengan BKN itu kita sampaikan. Supaya kita tak salah informasi,’’ ucapnya.

Dikjelaskan, data 3.278 guru honorer yang disampaikan Dinas Dikbud ke BKD merupakan mereka yang sudah terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Data ini juga yang akan disampaikan dalam rapat dengan BKN Kanreg IX Denpasar, 10 – 13 Desember mendatang. ‘’Nanti validasinya 10 – 13 Desember. Karena kita harus mengejar waktu sampai 31 Desember batas usulan formasi PPPK,’’ tandasnya.

Untuk mempermudah guru honorer agar lulus menjadi ASN lewat skema PPPK. Kemendikbud akan memberikan kisi-kisi materi ujian seleksi PPPK kepada guru honorer. Dalam seleksi guru honorer menjadi ASN tersebut, syaratnya cuma dua. Yaitu, umur antara 20 – 59 tahun. Kemudian, guru honorer tersebut telah terdaftar di Dapodik. Bahkan, jika ada yang tidak lulus dalam seleksi pertama, masih punya kesempatan kedua dan ketiga. (nas)