Pemprov Tunggu Keseriusan Gabungan Pengusaha Lobster

Muslim. (Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB masih menunggu keseriusan Gabungan Pengusaha Lobster Indonesia (GPLI) terkait rencananya melakukan budidaya lobster dalam jumlah besar di perairan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. GPLI hingga kini belum ada tindaklanjut setelah Juni lalu menemui Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, didampingi Kepala Dinas Kelautan Perikanan Provinsi NTB, Muslim, ST, M. Si., yang rencananya akan berinvestasi membudidayakan lonster dengan sistem keramba kadang.

Sesuai rencana, GPLI akan memanfaatkan perairan Sekotong, hingga di perairan wilayah Buwun Mas. Minimal 10.000 lubang kandang keramba hingga 15.000 lubang kandang keramba. Jika dihitung, untuk skala industri, setidaknya satu keramba yang dibuat oleh korporasi membutuhkan biaya sebesar Rp50 juta. Jika ditotal 15.000 keramba, maka korporasi akan berinvestasi hingga Rp750 miliar.

Iklan

Nilai investasi ini akan terus ditambah dan kawasan budidaya bisa diperluas. GPLI bahkan berencana menjadikan Lombok sebagai pusat budidaya lobster di Indonesia. Investasi GPLI ini bahkan akan didukung oleh Bank NTB Syariah sebagai penyedia kredit kepada nelayan-nelayan yang akan dilibatkan oleh GPLI membudidayakan lobster.

Kepala Dinas Kelautan Perikanan Provinsi NTB, Muslim, ST, M. Si ditanya perihal tindak lanjut investasi GPLI mengatakan, tinggal memenuhi legalisasinya, budidaya sudah bisa dilakukan. Namun untuk mendapatkan legalitas ini, pemerintah pusat mensyaratkan beberapa persyaratan teknis yang harus disusun oleh GPLI terkait kesesuaian ruang laut.

Misalnya survei lapangan, kondisi arus bawah laut, potensi plankton di wilayah lokasi budidaya yang direncanakan, lalu koordinat, kajian analisis dan luasan yang dibutuhkan. Apakah menganggu atau tidaknya ekosistem yang lain. “semua harus disusun. Syarat ini yang belum dilakukan oleh GPLI. Sehingga, kalau kita (Pemprov) semua yang back up, kita tidak punya biaya dan orang yang akan melakukan survei,” kata kepala dinas.

Dalam proses pemenuhan syarat itu dibutuhkan konsultan khusus.  Tetapi tidak bisa dikerjakan secara teknis langsung oleh pemerintah daerah. “Kita sudah bantu untuk kesesuaian ruangnya. Tapi kalau minta orang untuk melakukan kajian, kita tidak bisa menyiapkan. Karena itu pekerjaan perguruan tinggi dan konsultan. Bukan ranah pekerjaan kita di dinas,” imbuhnya.

Muslim mengatakan, lanjut atau tidaknya rencana budidaya lobster oleh GPLI ini, kembali lagi kepada kesiapan GPLI. Yang jelas, pemerintah daerah sudah membuka peluang ruangnya. “Kita sudah buatkan petanya. Sekarang intinya kembali lagi kepada GPLI,” demikian Muslim. (bul)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional