Pemprov Tunggu Inmendagri, PPKM Level 4 Kota Mataram Diperpanjang hingga 8 Agustus

Nurhandini Eka Dewi (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Pusat kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 Kota Mataram. Kota Mataram menjadi salah satu dari 45 kabupaten/kota luar Jawa – Bali yang diperpanjang penerapan PPKM Level 4.

“Hasil rapat dengan Menko Ekonomi kemarin sore (Sabtu, red), 45 kabupaten/kota termasuk Kota Mataram diperpanjang PPKM level 4 dari tanggal  26 Juli sampai dengan  8 Agustus,” ungkap Asisten III Setda NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A., M.P.H., dikonfirmasi Suara NTB, Minggu, 25 Juli 2021.

Iklan

Meskipun demikian, kata Eka, Pemprov NTB masih menunggu regulasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait dengan perpanjangan PPKM Level 4 Kota Mataram. “Cuma Inmendagri yang mengatur secara tertulis belum kami terima,” jelasnya.

Dalam perpanjangan PPKM level 4 ini, pasar tradisional yang menjual sembako sehari-hari, diperbolehkan untuk buka seperti biasa. Dengan catatan harus menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Sedangkan pasar rakyat yang menjual selain kebutuhan pokok sehari-hari bisa buka dengan kapasitas maksimum 50 persen sampai dengan pukul 15.00.

Sementara untuk pedagang kaki lima, toko kelontong, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan usaha-usaha kecil lain yang sejenis dizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 21.00 pada perpanjangan PPKM level 4.

Berdasarkan hasil evaluasi Pemprov NTB saat rakor penanganan Covid-19, Kamis, 22 Juli 2021, hanya Kota Mataram yang masuk kategori PPKM level 4 di NTB berdasarkan indikator yang ada. Kemudian, ada tujuh kabupaten berstatus level 3, yaitu Lombok Barat, Lombok Utara, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Bima dan Kota Bima. Sedangkan dua daerah berstatus level 2 yaitu Lombok Tengah dan Lombok Timur.

Dalam rakor tersebut disepakati 12 poin penting hal-hal yang harus dilakukan Pemda Kabupaten/Kota dalam penanganan Covid-19 di NTB. Pertama, Pemda Kabupaten/Kota harus menyiapkan sarana dan prasarana untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 seperti tempat tidur, oksigen dan obat-obatan sampai bulan Desember 2021.

Kedua, Pemda kabupaten/kota di NTB juga perlu menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga kesehatan. Ketiga, menyiapkan anggaran operasional rumah sakit. Keempat, Pemda kabupaten/kota diminya memfokuskan tracing pada kontak erat dan yang sakit. Kelima, Pemda kebupaten/kota juga diminta agar memastikan tersedianya dana sosialisasi penanganan Covid-19 dalam APBD masing-masing.

Keenam, Pemda kabupaten/kota juga diminya menyiapkan layanan telemedicine. Sebagaimana diketahui, layanan telemedicine sudah disiapkan di RSUD NTB, RSUD Kota Mataram dan RS Unram. Ketujuh, semua rumah sakit di kabupaten/kota harus memaksimalkan pelayanan pasien Covid-19 sebelum dirujuk ke RSUD NTB.

Kedelapan, pasien yang dibawa ke rumah sakit hanya kasus dengan gejala sedang dan berat. Kesembilan, katanya, pasien Covid-19  bergejala ringan agar dirawat di rumah sakit darurat, atau isolasi mandiri yang terpantau. Kesepuluh, seluruh data kasus Covid-19 mengacu pada new all record (NAR).

Kesebelas, penegakan hukum bagi pelanggaran protokol kesehatan dan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dilakukan dengan tegas namun humanis. Terakhir, Gubernur akan segera menerbitkan surat edaran tentang penerapan PPKM terbaru di NTB. (nas)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional