Pemprov Tetapkan 17 Program Unggulan Prioritas 2022

0
Rapat Forum Perangkat Daerah membahas program prioritas NTB tahun 2022. (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB menetapkan 17 program unggulan prioritas untuk tahun 2022. Dari 65 program unggulan Pemprov NTB tahun 2019 – 2023, sebanyak 17 program unggulan yang menjadi skala prioritas dilaksanakan 2022 mendatang dengan melihat kemampuan keuangan daerah.

Di tengah keterbatasan anggaran akibat pandemi Covid-19, seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta jangan hanya mengandalkan anggaran dari APBD. Kepala OPD diminta punya inisiatif. Tetapi dituntut kreatif mencari sumber-sumber pendanaan, baik dari Pemerintah Pusat maupun berkolaborasi dengan BUMN.

Kepala Bappeda NTB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M. Si., Selasa, 16 Maret 2021 menyebutkan, 17 program unggulan prioritas Pemprov NTB tahun 2022. Antara lain, Desa Tangguh Bencana (Destana), Air Bersih/ Air Minum untuk Semua, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Kemudian, Revitalisasi Posyandu, PAUD Holistik Integratif, Zero Waste/ Pengolahan Sampah/Bank Sampah.

Selanjutnya, Pertanian Lestari/Modern/Integrated Farming System (Food Estate), BUMDes Maju/Maha Desa, Melawan Kemiskinan dari Desa/Penanggulangan Kemiskinan dan Penataan 99 Desa Wisata. Selain itu, Industri Peralatan dan Permesinan, Industri Sepeda dan Motor Listrik, Industri Pangan, Hortikultura dan Perke bunan, Industri Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu (HHK dan HHBK), Industri Peternakan/Pakan Ternak, Industri Perikanan/Tepung Ikan, UMKM/IKM Bersaing; dan Desa Bersinar.

Amry menjelaskan, target pembangunan NTB tahun 2022 mendatang. Antara lain, inflasi ditargetkan sebesar 3 – 4 persen, tingkat pengangguran terbuka 3,19 persen. Kemudian, indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 69,39 poin, pertumbuhan ekonomi 3,5 – 4,5 persen, ketimpangan atau gini rasio 0,329 dan tingkat kemiskinan sebesar 12,77 persen.

Pada 2022, APBD NTB diproyeksikan sebesar Rp5,7 triliun. Dengan rincian, pendapatan sebesar Rp5,796 triliun dan belanja sebesar Rp5,786 triliun.

Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si yang dikonfirmasi usai kegiatan Forum Perangkat Daerah membahas rencana kerja OPD tahun 2022 mengatakan bahwa 17 program unggulan prioritas tersebut merupakan direktif pimpinan. Kemudian, hasil Forum Konsultasi Publik RKPD 2022.

“Sekarang 17 program ini kita tawarkan kepada OPD, supaya klik.  Nanti, antara OPD dengan Bappeda melakukan pembahasan klinis untuk penajaman,” katanya.

Sekarang, kata Sekda, pelaksanaan program perspektifnya bukan sekedar belanja kegiatan. Tetapi bagaimana OPD juga menghasilkan pendapatan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan.

“Di mana, OPD-OPD bekerja maksimal menjadi OPD penghasil. Lebih pandai menghasilkan dibanding menghabiskan (anggaran). Artinya, semakin menghasilkan, kemudian banyak program yang bisa dikerjakan kembali,” ujarnya.

OPD diminta berpikir produktif. Untuk berpikir produktif, perspektifnya harus luas. Untuk melaksanakan program,  tidak hanya murni bekerja berdasarkan APBD. Tetapi harus bisa membuat kolaborasi. Dengan meningkatkan koordinasi dengan kementerian/lembaga di  pusat, maupun BUMN dan lainnya.

“Maka kualitas Kepala OPD adalah kemampuannya berkolaborasi. Kemampuannya sebanyak-banykanya mendatangkan uang dari pusat dan mitra-mitra strategisnya,” katanya.

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) NTB ini menambahkan di tengah tantangan yang cukup berat akibat pandemi Covid-19. Gubernur membutuh pejabat tinggi pratama atau kepala OPD yang mampu berkolaborasi, berinovasi dan tetap menjaga akuntabilitas.

“Jangan menjadi pejabat yang momot meco (tidak punya inisiatif). APBD terbatas, dia tak berbuat apa-apa. Harus kreatif,” tegasnya.

Selama ini, Gubernur terus melobi kementerian/lembaga untuk percepatan pembangunan di NTB. Sekarang, tinggal kepala OPD menyiapkan asupan menunya untuk diperjuangkan ke pusat. “Bagaimana kepala OPD mengemas, tahu kendala, tahu apa yang dibutuhkan,” katanya. (nas)