Pemprov Tetap Bisa Lanjutkan Proyek Poltekpar

Ilustrasi proyek Poltekpar Lombok Tengah (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB disarankan tetap dapat melanjutkan proyek kampus Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Lombok Tengah. Ini setelah kedudukan Pemprov  NTB diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permintaan kasasi.

‘’Dalam perkara ini tidak ada eksekusi, karena pihak Pemprov sebagai tergugat sudah membangun kampus Poltekpar di atas lahan itu. Jadi, sekarang pembangunannya bisa terus dilanjutkan,’’ kata Kasi Perdata Pada Bidang Datun Kejati NTB, Mahsun, SH kepada Suara NTB, Selasa, 27 November 2018.

Iklan

Dalam perkara ini pihaknya selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang meladeni gugatan penggugat Dr. Ainudin, SH.,MH mewakili kliennya Suryo.

Penjelasan itu disampaikannya  jika memang posisi Pemprov dimenangkan dalam kasasi oleh MA. Secara otomatis, putusan itu akan menguatkan posisi Pemprov NTB sebagai pemilik lahan dan dapat melanjutkan pembangunan gedung senilai.

Namun Mahsun mengaku belum bisa mengomentari lebih jauh, karena belum menerima salinan putusan. Secara prosedur, kata dia, putusan akan dikirim ke Pengadilan Negeri Praya, Lombok Tengah, baru kemudian diteruskan ke pihaknya.

Salinan putusan itu akan jadi bahan koordinasi dengan Pemprov NTB untuk menempuh langkah selanjutnya. ‘’Intinya kita tunggu dulu relasnya, baru bisa berkomentar,’’ jelasnya.

Kasasi Pemprov sebelumnya berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi (PT) Mataram Nomor 149/PDT/2017/PT.MTR tertanggal 22 November mengabulkan banding Suryo. Putusan itu sekaligus membatalkan putusan PN Praya, Nomor 37/Pdt.G/2016/PN.Pya tertanggal 14 Juni 2017 yang sebelumnya memenangkan Pemprov NTB atas lahan seluas 41.555 hektare di Desa Puyung, Kabupaten Lombok Tengah.

Namun soal kewenangan selanjutnya akan ditindaklanjuti JPN pada Datun Kejati NTB. Mekanisme resmi yang berlaku, putusan MA akan dikirim ke Pengadilan Negeri Mataram,  kemudian diserahkan ke JPN Kejati NTB untuk ditindaklanjuti ke Pemprov NTB.

Jelang kasasi, perjalanan perkara ini cukup panjang dalam dua tahun terakhir.  Setelah kalah di tingkat banding, JPN dan Pemprov NTB mengajukan kasasi ke MA. Untuk memuluskan upaya kasasi tersebut, Pemprov NTB menyiapkan memori kasasi dan dilampirkan sejumlah bukti kuat yang dibawa ke MA.

Bukti-bukti yang  disampaikan ke MA tersebut, dokumen sejak mulai pembebasan tanah melalui panitia yang dibentuk bupati, provinsi hingga pusat.

Sementara pihak penggugat sempat mendapat angin segar  dengan dimenangkannya di tingkat banding.  Suryo merasa berhak atas lahan sengketa seluas 41.555 hektare di Puyung, Lombok Tengah itu. (ars)