Pemprov Terbebas dari Ancaman Pemotongan DAK Fisik

Sadimin (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Kepala Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (BAPP dan LPBJP) Setda NTB, Sadimin, ST, MT, mengatakan Pemprov terbebas dari ancaman pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. Pasalnya, hingga akhir Agustus lalu, semua paket proyek DAK Fisik yang ditender lewat Unit Layanan Pengadaan (ULP) NTB sudah selesai lelang dan teken kontrak.

“Tender (DAK Fisik) sudah kontrak semua. Kita aman dari ancaman pemotongan DAK Fisik,” kata Sadimin dikonfirmasi Suara NTB, Rabu, 2 September 2020.

Iklan

Sadimin menyebutkan paket proyek DAK Fisik yang ditender lewat ULP senilai Rp79 miliar, di luar DAK Fisik bidang pendidikan dan kesehatan. DAK Fisik yang dilelang pada tahap pertama senilai Rp60 miliar. Kemudian ada tambahan sebesar Rp19 miliar.

Ia mengatakan paket proyek DAK Fisik yang pagunya cukup besar ada di bidang pendidikan dan kesehatan. “Seratus persen sudah teken kontrak kalau proyek DAK Fisik,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, pada akhir Juli lalu, Pemerintah Pusat belum menyalurkan DAK Fisik sebesar Rp1,17 triliun untuk 11 Pemda di NTB.

Pada waktu itu, Pemda diberikan waktu untuk menyampaikan dokumen kontrak proyek DAK Fisik hingga 31 Agustus. Jika penyampaian kontrak lewat dari batas waktu yang telah ditentukan, maka DAK Fisik untuk Pemda akan hangus.

Berdasarkan data Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, penyaluran DAK Fisik di wilayah NTB sampai 31 Juli 2020 sebesar Rp408,31 miliar dari pagu Rp1,58 triliun atau 25,82 persen. Persentase penyaluran tertinggi terdapat pada Kabupaten Dompu sebesar 64,07 persen. Sementara penyerapan terendah terdapat pada Kota Bima. Di mana baru mencapai 11,21 persen.

Pagu awal DAK Fisik untuk 11 Pemda di NTB awalnya sebesar Rp2,05 triliun. Akibat pandemi Covid-19, pagu DAK Fisik untuk NTB dilakukan penyesuaian, sehingga pagunya menjadi Rp1,58 triliun.

Dengan rincian Pemprov NTBĀ  Rp376 miliar, Kota Mataram Rp54,87 miliar, Lombok Barat Rp175,5 miliar, Lombok Tengah Rp218,17 miliar, Lombok Timur Rp147,88 miliar, Lombok Utara Rp99,6 miliar, Sumbawa Rp121,1 miliar, Sumbawa Barat Rp42,9 miliar, Bima Rp199,54 miliar, Dompu Rp80,49 miliar dan Kota Bima Rp64,95 miliar.

Dari pagu yang diperoleh masing-masing Pemda setelah revisi, realisasinya untuk Pemprov NTB baru sebesar Rp127,88 miliar atau 33,98 persen, Kota Mataram Rp11,4 miliar atau 20,8 persen, Lombok Barat Rp24,4 miliar atau 13,92 persen, Lombok Tengah Rp48,48 miliar atau 22,22 persen.

Kemudian Lombok Timur Rp27,72 miliar atau 18,75 persen, Lombok Utara Rp17,78 miliar atau 17,85 persen, Sumbawa Rp24,59 miliar atau 20,31 persen, Sumbawa Barat Rp7,3 miliar atau 17,02 persen, Bima Rp59,8 miliar atau 29,99 persen, Dompu Rp51,56 miliar atau 64,07 persen dan Kota Bima Rp7,2 miliar atau 11,21 persen.

Pemerintah memberikan relaksasi penyaluran DAK Fisik Tahun 2020. Antara lain, disalurkan langsung sekaligus sebesar nilai kontrak. Kemudian, waktu penyampaian kontrak diperpanjang sampai dengan 31 Agustus dan review Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dilaksanakan pasca pelaksanaan kegiatan. (nas)