Pemprov Terbebas dari Ancaman Hangus Anggaran DAK Fisik

Syamsuddar (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB terbebas dari ancaman hangusnya anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 2021. Karena review data kontrak seluruh proyek DAK Fisik tekah dituntaskan pada waktu injury time atau batas waktu, Selasa, 31 Agustus 2021.

‘’Sudah selesai kemarin dilakukan review tanggal 31 Agustus. Semua review data kontrak DAK Fisik sudah tuntas,’’ kata Inspektur Inspektorat NTB, Ibnu Salim, S.H., M. Si., melalui Inspektur Pembantu (Irban) II, Drs. Syamsuddar, M.Ak., dikonfirmasi Suara NTB, Rabu, 1 September 2021.

Iklan

Syamsuddar menjelaskan Inspektorat mereview data kontrak DAK Fisik sesuai hasil input dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia mengatakan bahwa memang ada OPD yang agak terlambat menginput data kontrak DAK Fisik, sehingga review baru bisa dituntaskan pada akhir tenggat waktu, 31 Agustus 2021.

‘’Sampai sore selesaikan kemarin. Sebenarnya dari Jumat lalu kita sudah antisipasi selesai Jumat. Tapi Sabtu, Minggu masih, Senin. Sisa sedikit Senin itu. Dari Dinas Pertanian yang lama,’’ ungkapnya.

Dengan tuntasnya review data kontrak DAK Fisik, pihaknya meminta OPD mempercepat dan mengawal progres pengerjaan fisik di lapangan. Karena untuk pencairan DAK Fisik tahap II, ada persyaratan progres capaian fisik yang harus dipenuhi oleh OPD.

‘’Kita review lagi nanti sebesar mana fisiknya, baru bisa diajukan pencairan tahap II. Harus cepat menyelesaikan progres fisik,’’ katanya.

Data Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda NTB, proyek DAK Fisik yang dilelang melalui ULP NTB senilai Rp259,8 miliar lebih. Paket proyek DAK Fisik senilai ratusan miliar tersebut tersebar di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Antara lain Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) NTB senilai Rp4,56 miliar lebih. Di antaranya, Renovasi Green House Sub Lab Pembantu Kabupaten Sumbawa senilai Rp280 juta, Renovasi Kantor Sub Lab Pembantu BPSBP Kabupaten Sumbawa senilai Rp858 juta lebih, Pengadaan Peralatan Laboratorium senilai Rp1,03 miliar, Pengadaan Peralatan Laboratorium BPSBP (Grinding Mill) senilai Rp1,446 miliar dan Bantuan Mesin Perajang Tembakau senilai Rp950 juta.

Kemudian Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB, yaitu satu paket proyek Pengadaan Ternak Ayam, Pakan dan Kandang senilai Rp9,27 miliar. Selanjutnya di Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) NTB sebanyak 12 paket senilai Rp9,21 miliar lebih.

Selanjutnya, kata Sadimin, Dinas PUPR NTB senilai Rp80,58 miliar. Terdiri dari DAK Bidang Bina Marga sebesar Rp46,42 miliar dan DAK Bidang Sumber Daya Air Rp34,16 miliar. Selain itu, paket DAK Fisik yang cukup besar berada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB senilai Rp121,83 miliar lebih. Dinas Kesehatan (Dikes) NTB senilai Rp32,97 miliar lebih dan RSJ Mutiara Sukma senilai Rp1,38 miliar lebih.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat tiga Pemda di NTB belum menuntaskan review data kontrak proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik hingga batas waktu 31 Agustus 2021. Ketiga Pemda tersebut adalah Pemprov NTB, Kota Mataram dan Lombok Tengah.

“Selain 3 (Pemda) ini sudah selesai review posisi sampai dengan 31 Agustus 2021,” kata Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, Sudarmanto, S.E., M.M.

Berdasarkan data Kemenkeu, realisasi DAK Fisik di NTB hingga 30 Agustus 2021 sebesar 31,09 persen atau Rp593,94 miliar dari pagu sebesar Rp1,9 triliun. Realisasi DAK Fisik di NTB masih rendah karena input data kontrak masih dalam review Aparat Pengawas Intern Pemerintah  (APIP).

“Persentase realisasi penyaluran DAK Fisik tertinggi terjadi pada Pemda Dompu sebesar 48 persen. Sedang terendah pada Kabupaten Lombok Tengah sebesar 16,51,” sebutnya.

Kemenkeu telah memperpanjang batas waktu penginputan data kontrak DAK Fisik tahun 2021. Semula, batas waktu penginputan data kontrak DAK Fisik paling lambat akhir Juli lalu.

Karena pada waktu itu masih banyak proyek DAK Fisik yang belum selesai tender. Sehingga Pemerintah Pusat memperpanjang batas waktu penginputan data kontrak DAK Fisik yang telah direview APIP atau inspektorat sampai 31 Agustus 2021. Apabila lewat dari tenggat waktu tersebut, maka DAK Fisik terancam tak bisa disalurkan atau hangus.

Pagu DAK Fisik tahun 2021 untuk Pemprov NTB sebesar Rp393,37 miliar lebih, Lombok Barat Rp159,75 miliar lebih, Lombok Tengah Rp228,21 miliar lebih, Lombok Timur Rp282,82 miliar lebih. Kemudian, Bima Rp209,87 miliar lebih, Sumbawa Rp140,71 miliar lebih, Dompu Rp90,22 miliar lebih, Sumbawa Barat Rp110,91 miliar lebih, Lombok Utara Rp114,29 miliar, Kota Mataram Rp110,79 miliar dan Kota Bima Rp69,11 miliar lebih.

Realisasi sampai 30 Agustus, untuk Pemprov NTB baru sebesar Rp107,31 miliar lebih, Lombok Barat Rp56,47 miliar lebih, Lombok Tengah Rp37,58 miliar lebih, Lombok Timur Rp120,61 miliar lebih. Kemudian, Bima Rp53,31 miliar lebih, Sumbawa Rp37,21 miliar lebih, Dompu Rp43,66 miliar lebih, Sumbawa Barat Rp35,34 miliar lebih, Lombok Utara Rp45,38 miliar, Kota Mataram Rp36,34 miliar dan Kota Bima Rp20,59 miliar lebih. (nas)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional