Pemprov Telah Persiapkan Data Base, Kemendikbud akan Angkat Satu Juta Guru Honorer Jadi ASN

H. Aidy Furqan (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan mengangkat satu juta guru honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mulai 2021 mendatang. Pemprov NTB menyambut baik kabar tersebut dan telah mempersiapkan data base ribuan guru honorer yang saat ini mengabdi di SMA/SMK dan SLB di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB.

‘’Kalau guru honorer sekarang akan diangkat oleh pemerintah menjadi ASN, menjadi kabar gembira bagi kita. Karena kita kekurangan guru ASN yang sangat banyak sejak 2017 lalu,’’ ujar Kepala Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqan, M.Pd dikonfirmasi Suara NTB, Rabu, 18 November 2020.

Ia menyebutkan Pemprov NTB kekurangan ribuan guru SMA/SMK dan SLB. Untuk guru produktif, Pemprov kekurangan sekitar 1.400 orang, guru normatif sekitar 2.800 orang dan guru SLB kekurangan sekitar 400 orang.

Karena kekurangan guru sejak 2017 lalu, sehingga Pemprov mengatasinya dengan strategi melakukan Uji Kompetensi Guru (UKG). Saat ini, kata Aidy, Dinas Dikbud sudah melakukan UKG sebanyak empat kali, terakhir pada Oktober lalu. Hasilnya akan diumumkan Desember mendatang.

Guru honorer yang mengikuti UKG, bagi yang lulus akan mendapatkan SK Gubernur dan dibayar jasa mengajarnya melalui APBD NTB. Mereka yang lulus UKG ini disebut guru non ASN.

Ia menyebut, jumlah guru non ASN Pemprov NTB sudah mencapai 2.550 orang. Masih ada 3.000 orang yang masih menunggu hasil UKG tahap empat yang akan diumumkan Desember mendatang.

Aidy menambahkan, jumlah guru honorer SMA/SMK dan SLB negeri di NTB sekitar 4.000 orang. Jika nanti ada seleksi guru honorer menjadi ASN melalui skema PPPK, maka data ribuan guru honorer ini sudah dipersiapkan.

‘’Kalau dari data base kita sudah sangat siap. Data-data guru honorer  yang saat ini sedang mengabdi sudah lengkap di kita. Tinggal eksodus saja. Menunggu perintah dari kementerian untuk segera menjawab kebutuhan guru ini,’’ ucapnya.

Aidy mengatakan, pengangkatan guru PNS/ASN setiap tahun melalui rekrutmen CPNS tak menutupi jumlah guru yang pensiun. Artinya, guru yang pensiun tak tergantikan jumlahnya dengan jumlah yang ada diberikan melalui guru PNS yang baru.

Sehingga dengan adanya rencana Kemendikbud yang akan melakukan seleksi guru hononer menjadi PPPK menjadi angin segar untuk mengatasi kekurangan guru ASN. Mengenai persyaratan guru honorer yang bisa ikut seleksi PPPK, Aidy mengatakan masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari kementerian.

‘’Baru satu, dua hari ini dibicarakan oleh menteri. Kita menunggu. Berapa usia maksimal, masa mengabdi, itu belum kita terima petunjuknya,’’ tandasnya.

Berdasarkan data Dinas Dikbud NTB, jumlah tenaga kependidikan di SMA/SMK/SLB negeri di NTB sebanyak 14.260 orang. Terdiri dari guru PNS sebanyak 5.994 orang, guru non PNS 5.315 orang, tata usaha PNS 799 orang dan tata usaha non PNS 2.152 orang.

Sedangkan tenaga kependidikan di SMA/SMK/SLB swasta di NTB sebanyak 5.419 orang. Terdiri dari guru PNS 184 orang, guru non PNS 4.786 orang, tata usaha PNS 2 orang dan tata usaha non PNS sebanyak 447 orang.

Untuk rekrutmen CPNS 2021, Pemprov NTB  telah mengusulkan 450 formasi CPNS. Usulan tersebut masih dikaji Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) untuk menentukan jatah yang diperoleh masing-masing Pemda.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. Muhammad Nasir menjelaskan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja (Anjab dan ABK), Pemprov masih kekurangan 1.600 PNS. Paling banyak merupakan tenaga pendidik atau guru yang mencapai 70 persen. (nas)