Pemprov Targetkan NTB Menuju Zero PMI Ilegal

Wagub NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah menandatangani MoU dengan Bupati/Walikota untuk meminimalisir pengiriman PMI secara ilegal. Pemprov menargetkan dengan MoU tersebut, NTB menuju zero PMI ilegal. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemda Kabupaten/Kota terkait perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang harus dimulai desa/kelurahan. Penandatangan MoU dilakukan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah dengan Bupati/Walikota se – NTB di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Rabu, 30 Desember 2020 kemarin.

Masih adanya pengiriman PMI ilegal asal NTB ke luar negeri masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar di daerah ini. Sehingga perlindungan PMI mulai digagas dari desa untuk meminimalisir terjadinya pengiriman PMI ilegal ke luar negeri. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB mencatat, jumlah pengiriman PMI ilegal atau unpresedural sepanjang 2020 sebanyak 1.050 orang.

Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menyebutkan, PMI unpresedural terbanyak di Lombok Timur 332 orang. Kemudian Lombok Tengah 243 orang, Lombok Barat 104 orang, Bima 163 orang, Dompu 38 orang, Mataram 17 orang, Lombok Utara 22 orang, Sumbawa Barat  17 orang, Sumbawa 101 orang dan Kota Bima 15 orang.

‘’Ini PR besar yang harus kita gotong-royongkan. Sehingga kami, provinsi NTB punya tugas yang menjadi tanggungjawab di provinsi. Kabupaten/kota juga ada poin-poin dalam MoU yang memang menjadi tugas di kabupaten/kota,’’ katanya.

Wagub mengharapkan, Pemda kabupaten/kota dapat bersinergi sampai tingkat desa untuk mencegah pengiriman PMI unpresedural. Karena, bagaimanapun juga yang paling tahu masyarakatnya keluar adalah kepala desa dan perangkat desa.

“Sehingga PR kita ke depan, bagaimana caranya agar seluruh orang yang keluar dari dusun atau desa terdata. Entah dia secara resmi sebagai PMI. Setiap yang keluar bisa kita ketahui. Karena rata-rata buruh migran ini alasannya macam-macam keluar. Ada yang alasannya menjenguk, tapi nggak balik-balik,” ungkapnya.

Wagub meminta persoalan PMI ilegal menjadi perhatian serius ke depan. Dan ia yakin, dengan adanya MoU antara Pemprov NTB dan Pemda Kabupaten/Kota dengan melaksanakan tugas secara gotong royong bisa menekan kasus pengiriman PMI ilegal di NTB.

“Kami berharap berbasis desa. Karena kalau tak berbasis desa, maka akan sulit bagi kita untuk memfilter warga kita yang keluar dari NTB. Semoga dengan MoU ini, kita terus memperbaiki data-data buruh migran. Kami sangat berharap kita menuju zero unprosedural buruh migran,” tandasnya.

Kepala Disnakertrans NTB, Dra. T. Wismaningsih Drajadiah mengatakan MoU menjadi landasan semua pihak provinsi maupun kabupaten/kota dalam upaya perlindungan PMI yang berasal dari seluruh kabupaten/kota se NTB. Baik sebelum penempatan, selama penempatan, sesudah penempatan hingga sampai balik ke daerah asal naker itu sendiri.

“Hal ini penting dilakukan  karena setiap tahunnya dipulangkan 1.052 orang pekerja migran dengan berbagai masalah yang menimpanya. Karena itu dengan MoU ini kalau kita bisa menata ataupun mendata dengan baik bisa kita menekan sekecil mungkin pemberangkatan pekerja migran secara unprosedural,” ujar Wismaningsih.

Wismaningsih menjelaskan dalam MoU tersebut juga mengatur tentang peran Pemerintah Desa untuk meminimalisir pengiriman PMI secara ilegal. Apabila ada perangkat desa yang mengeluarkan dokumen terkait pemberangkatan PMI secara ilegal, maka bisa kena pidana. (nas)