Pemprov Somasi Investor Telantarkan Lahan

Ilustrasi kawasan teluk saleh.(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB melakukan evaluasi kerja sama yang mangkrak dengan investor atau pihak ketiga dalam pemanfaatan aset daerah. Pemprov melalui Biro Kerjasama Setda NTB telah melayangkan somasi kepada PT. Bali Seafood International (BSI) yang membangun pabrik pengolahan ikan kelas dunia di Teluk Santong Sumbawa.

Jika sampai somasi ketiga, tak ada respons dari investor tersebut, maka kerja sama akan diputus. ‘’Baru somasi pertama kita layangkan. Karena kemarin kita panggil rapat, mereka tidak  hadir dengan alasan pandemi. Tapi tak bisa terus menerus begitu,  harus ada kejelasan. Baru satu kita somasi yang langsung dari Biro Kerjasama,’’ kata Kabag Pengendalian Kerjasama Biro Kerjasama Setda NTB, Kusbandono, SH, MH dikonfirmasi Suara NTB, Senin, 14 September 2020.

Iklan

Kerja sama Pemprov NTB dengan PT. BSI ditandatangani 2013 lalu. Investor tersebut membangun pabrik pengolahan ikan di Teluk Santong pada lahan Pemprov seluas 2 hektare. Namun, pada 31 Desember 2019, investor tersebut bersurat ke Pemprov bahwa mereka berhenti beroperasi sementara dengan alasan mencari mitra bisnis.

‘’Karena dia dengan alasannya mencari mitra bisnis, tentunya juga harus menyampaikan ke mitra kerja samanya (Pemprov NTB). Ndak boleh dia sendiri saja. Apa yang dilakukan harus sesuai itikad perjanjian kerjasama,’’ katanya.

Kusbandono mengatakan, saat ini sudah tidak ada aktivitas di lahan Pemprov tersebut. Bahkan semua karyawan sudah dirumahkan. Sebelum Biro Kerjasama melayangkan somasi, kata Kusbandono, Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) NTB juga sudah menyurati perusahaan yang bersangkutan. Karena mereka belum membayar retribusi dan kontribusi bagi daerah.

‘’Somasi ini akan mengarah ke pemutusan kerja sama kalau somasi tak direspons. Tapi keputusan itu nanti di pimpinan. Intinya somasi pertama, kedua dan ketiga. Kalau sudah ketiga tak direspons maka pembekuan kerja sama,’’ tandasnya.

Selain evaluasi kerja sama pemanfaatan aset tersebut, Pemprov melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) juga sudah melayangkan teguran ketiga atau terakhir kepada dua investor yang menjadi mitra Pemda dalam pemanfaatan aset daerah di Kota Mataram.

Pemprov NTB telah melayangkan teguran ketiga kepada investor yang akan membangun NTB Convention Centre (NCC) yaitu PT. Lombok Plaza dan investor yang akan membangun hotel di eks rumah dinas pimpinan DPRD NTB di Karang Jangkong, PT. Varindo Lombok Inti.

Jika teguran terakhir tersebut  tak diindahkan, maka Pemprov akan segera mengambil alih dua aset strategis yang sudah lama ditelantarkan investor tersebut. Langkah yang sama pernah diambil Pemprov NTB terhadap PT. Al Hamra Internasional, yang semula akan membangun hotel syariah di lahan milik Pemprov NTB dekat kawasan Islamic Center.

‘’Investor NCC ini dalam proses tahap terakhir, teguran ke tiga. Nanti kita gunakan sanksi administrasi sama dengan ketika memutuskan kerja sama dengan  Al Hamra dulu. Supaya jangan kita dituntut balik,’’ kata Kepala UPT Balai Pemanfaatan dan Pengamanan Aset BPKAD NTB, Drs. Muhammad Anwar.

Anwar mengatakan, pihaknya juga sudah melayangkan teguran terakhir kepada PT. Varindo Lombok Inti. ‘’Sama juga dengan aset eks rumah jabatan pimpinan DPRD. Sedang dalam proses, kita bahas,’’ tandasnya.

Diketahui, pada 10 Juni 2013, Pemprov menandatangani MoU dengan tiga investor yang menjadi mitra Pemda untuk mengelola dan memanfaatkan aset milik daerah. Tiga investor yang menjadi mitra Pemda ditetapkan setelah dilakukan beauty contest.

Sesuai dengan hasil beauty contest yang dilakukan tim terpadu dari pemprov NTB, pekerjaan pembangunan NTB Convention Centre (NCC) dimenangkan oleh  PT. Lombok Plaza dengan rencana investasi  Rp 360 miliar dan kontribusi Rp 50 miliar.

Untuk pembangunan Hotel Syariah di Kompleks Islamic Center dimenangkan oleh  PT. Al-Hamra Internasional dengan investasi Rp 75.424.500.000 dengan kontribusi Rp 74.703.041.498. Sementara untuk pekerjaan pembangunan rumah kantor (rukan) yang kemudian berubah menjadi rencana pembangunan hotel, pemenang pertama adalah PT. Varindo Lombok Inti. Varindo berencana berinvestasi sekitar Rp 11.269.187.500 dengan kontribusi Rp 1.125.000.000.

Anwar mengatakan, untuk pemanfaatan aset-aset daerah yang berada di pinggir-pinggir jalan di Kota Mataram, pihaknya sudah melakukan evaluasi besaran nilainya. BPKAD juga sudah membuat aplikasi yang memudahkan untuk pemantauan pengelolaan aset daerah.

‘’Aset-aset yang di pinggir jalan sudah kita evaluasi, kita nilai. Naikkan grade-nya untuk kita sewakan. Sudah ada penyewanya, sekarang  sudah naik persetujuannya ke  Pak Gubernur,’’ pungkas Anwar. (nas)