Pemprov Somasi GTI Soal Pemanfaatan Aset Gili Trawangan

H. Ruslan Abdul Gani dan H. Lalu Gita Ariadi (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB menyiapkan langkah somasi kepada PT. Gili Trawangan Indah (GTI) terkait pemanfaatan aset di Gili Trawangan. Sejak penandatanganan kerjasama antara Pemprov NTB dengan GTI pada 1995 silam, hingga saat ini investor belum melakukan pembangunan sesuai dengan kontrak yang telah dibuat.

Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si yang dikonfirmasi Senin, 9 Maret 2020 siang menjelaskan langkah somasi yang dilakukan Pemprov NTB merupakan hasil rapat tim terpadu yang dibentuk Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc. Sesuai UU, kata sekda, tahapan-tahapan yang harus dilalui memang harus seperti itu.

Iklan

“Itu hasil dari rapat, (melakukan) somasi. Tahapan-tahapannya memang seperti itu. UU mengatur seperti itu. Bersamaan dengan itu, dari BPN juga akan memberi warning tentang status tanah,” jelasnya.

Sebagai bagian dari tim terpadu, Badan Pertanahan Negara (BPN) memberikan pertimbangan. Lahan-lahan investasi yang sudah lama tak dimanfaatkan perlu diusulkan menjadi lahan terindikasi telantar. Atas dasar itulah, nantinya BPN Pusat akan menetapkan menjadi tanah telantar. “Sehingga kita mengikuti peraturan dan ketentuan-ketentuan yang ada,” katanya.

Sesuai ketentuan, sebut Gita, Pemda akan melayangkan somasi sebanyak tiga kali. Apabila gugatan pertama tak diindahkan, maka berlanjut ke somasi kedua. Apabila somasi kedua tak diindahkan, maka dilakukan somasi ketiga.

“Makanya di rapat itu paralel, kegiatan somasi kita dengan kegiatan yang dilakukan BPN. BPN itu kan ada ketentuan-ketentuannya. Itu yang kita terus koordinasi dengan BPN,” tandas mantan Kepala DPMPTSP NTB yang menggawangi investasi dan perizinan ini.

Kepala Biro Hukum Setda NTB, H. Ruslan Abdul Gani, SH, MH., menambahkan, langkah somasi yang dilakukan Pemprov mempertimbangkan masukan dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Biro Hukum, kata Ruslan, sudah punya kajian terkait dengan kerjasama pemanfaatan aset Pemprov NTB seluas 65 hektar dengan GTI.

“Yang harus dipahami, memang sampai hari ini secara hukum memang hak dari PT. GTI. Kita akan memberikan somasi, salah satu pertimbangannya,” kata Ruslan.

Ia menjelaskan alasan Pemprov memberikan kesempatan kepada GTI dengan melayangkan somasi. Karena memang, aturan hukumnya seperti itu. Menurutnya, Pemprov tak bisa langsung memutus kerjasama dengan GTI tanpa melakukan somasi terlebih dahulu.

“Sesuai ketentuan, kita akan berikan somasi tiga kali. Somasi pertama, jika tak diindahkan somasi kedua sampai somasi ketiga. Sudah naik di Pak Sekda (surat somasinya). Akan segera kita sampaikan,” katanya.

Ditanya batas waktu untuk masing-masing somasi yang akan dilayangkan ke GTI, Ruslan mengatakan sekitar satu bulan. Jika tak diindahkan somasi pertama, maka akan ada somasi kedua. Apabila somasi kedua tak diindahkan, maka akan berlanjut ke somasi ketiga atau terakhir.

“Isi somasinya, pertama kita beri kesempatan sesuai dengan kontrak. Dalam kontrak disebutkan bahwa dia harus membangun 150 cottages,” sebutnya.

Apa yang dilakukan Pemprov mengacu pada  UU No. 5 Tahun 1960, PP No. 40 Tahin 1996 dan  Permen No. 19 Tahun 2016. Ruslan menambahkan sudah lama Pemprov melakukan musyawarah dengan GTI. Pemprov memberikan kesempatan kepada mereka karena secara hukum GTI masih punya hak sekitar 6 tahun sebelum kontrak habis.

“Makanya kita beri kesempatan, kita peringatkan dia. Jika somasi ketiga tak diindahkan, maka dasar untuk memutus kerjasama atau kontrak. Sekarang  ndak bisa langsung diputus kontrak, harus melalui tahapan sesuai UU,” jelasnya.

Diketahui, total luas lahan milik Pemprov di Gili Trawangan seluas 75 hektar. Seluas 65 hektar diserahkan ke PT.GTI dan 10 hektar diserahkan ke masyarakat secara legal.  Namun, dari 65 hektar lahan yang diserahkan ke PT. GTI, sekarang 80 persennya dikuasai oleh masyarakat secara ilegal.

Aset tanah milik Pemprov yang berada di Gili Trawangan  dikerjasamakan dengan PT. GTI  sesuai  perjanjian kontrak produksi Nomor 1 Tahun 1995 dengan jangka waktu kerjasama selama 70 tahun. Nilai royalti yang diperoleh Pemprov per tahun dari kontrak panjang ini hanya sebesar Rp 22,5 juta.

Kerjasama pemanfaatan aset tersebut juga mendapatkan atensi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya berdasarkan hasil kajian KPK, potensi kehilangan pendapatan Pemprov atas pemanfaatan aset tersebut sekitar Rp24 miliar setahun. (nas)