Pemprov Siapkan Tambahan Penghasilan PNS Rp246 Miliar

Ilustrasi Uang (ant/bali post)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB mengalokasikan anggaran sebesar Rp246 miliar untuk tambahan penghasilan pegawai (TPP) tahun 2021. Konsekuensinya, honor-honor yang diterima PNS dipangkas atau dibatasi dengan penerapan TPP tersebut.

‘’Sudah masuk di dalam komponen APBD 2021, secara integral berarti akan berlaku. Total TPP (yang dialokasikan) Rp246 miliar,’’ sebut Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., didampingi Kepala Biro Organisasi Setda NTB, Ir. Lalu Hamdi, M. Si., dikonfirmasi Senin, 4 Januari 2021.

Sekda menjelaskan dasar pemberian TPP mengacu pada PP No.12 Tahun 2019 dan Permendagri No.900-4700/2020. Kemudian Perpres No.33 Tahun 2020 tentang Harga Satuan Regional.

‘’Honor-honor dibatasi, honor pejabat dalam sebuah honor tim dibatasi. Termasuk juga standar-standarnya sudah baku secara nasional sesuai Perpres,’’ ucapnya.

Sekda menjelaskan, TPP sebesar Rp246 miliar  tahun 2021 merupakan akumulasi dari anggaran yang pada 2019 disebut Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) dan honor-honor tim. Dengan penerapan TPP, katanya, maka akan terjadi pemerataan tambahan penghasilan yang diterima PNS lingkup Pemprov NTB.

‘’Kalau dulu mungkin ada (PNS) yang dapar honor timnya banyak, ada yang tidak. Namun ada perhitungan-perhitungan bagi mereka (PNS) yang bekerja di rumah sakit, Bappenda, ada klaster-klasternya,’’ jelasnya.

Berbicara soal TPP, kata Gita, ada bobot penghitungan. ‘’Kita simulasikan untuk mencapai sebuah keadilan dan kepatutan. Dari rumusan nasional, kita sesuaikan sampai formula yang sekarang.’’

Kepala Biro Organisasi Setda NTB, Ir. Lalu Hamdi, M.Si., sebelumnya menjelaskan bahwa pemberian TPP bagi PNS bervariasi sesuai dengan kelas jabatan. TPP paling rendah untuk kelas jabatan I sebesar Rp1,2 juta. Sedangkan TPP paling tinggi sekitar Rp19,5 juta.

Untuk kelas jabatan terendah, TPP yang diperoleh PNS  antara Rp1,2 – 3,7 juta. Sedangkan untuk jabatan sekelas kepala OPD, TPP yang diperoleh antara Rp 10 – 19,5 juta.

Hamdi menjelaskan, pemberian TPP berpedoman kepada pelaksanaan TPP yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pemberian TPP berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

‘’Ada penghitungannya, sudah terformulasi secara sistematis sesuai pedoman yang dikeluarkan oleh Kemendagri. Kemudian, pemberian TPP berdasarkan kelas jabatan,’’ terangnya. (nas)