Pemprov Siapkan Pergub, Luncurkan Aksi Bela dan Beli Produk Lokal

H. Ridwan Syah, Achris Sarwani dan H. Amry Rakhman. (Suara NTB/diskominfotik)

Mataram  (Suara NTB) – Untuk memastikan pemberdayaan UKM dan IKM secara maksimal, Pemprov NTB menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) untuk melindungi dunia usaha dan produk lokal di NTB.  Melindungi produk UKM/IKM ini dilakukan dengan cara maksimal menyerapnya melalui Aksi Bela dan Beli Produk Lokal.

“Banyak hikmah yang kita peroleh di masa pandemi Covid-19. Baru disadari banyak UKM dan IKM yang memiliki potensi usaha di NTB, sehingga usaha mereka harus dilindungi dengan payung hukum,” ujar Asisten II Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MTP saat memimpin rapat pembahasan Pergub Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pemberdayaan UKM di Provinsi NTB, Kamis, 2 Juli 2020 di Mataram.

Iklan

Kebijakan pasangan Gubernur – Wakil Gubernur NTB, Dr. H.Zulkieflimansyah-Dr.Hj.Sitti Rohmi Djalilah  (Zul-Rohmi) tentang bantuan untuk masyarakat terdampak wabah di masa pandemi yang dikenal dengan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang mengharuskan barang dalam paket diperoleh dari produk UKM dan IKM lokal di NTB. Sehingga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat dan memungkinkan dilakukan pemetaan dunia usaha beserta jenis produknya.

‘’Regulasi ini yang sedang kita susun. Kita tahu sekarang, di mana potensi kelapa yang banyak, sehingga pengembangan UKM penghasil minyak kelapa dapat diproses di wilayah tersebut. Begitupun ikan asin dan potensi alamnya,’’ ujarnya.

Belajar dari JPS Gemilang, Pergub ini akan mengatur dan menyiapkan mulai sisi kelembagaannya sebagai keabsahan UKM dan IKM secara izin usaha. Kemudian penguatan, standarisasi kualitas barang produk, kualitas, kuantitas hingga pasarannya.

‘’Dengan mengusung tema Aksi Bela dan Beli Produk Lokal NTB, mau tidak mau seperti pasarnya juga harus kita tetapkan. Misalnya produk UKM tersebut harus digunakan oleh instansi pemerintah, perhotelan atau retail modern di daerah kita,’’ jelasnya.

  Sirkuit Mandalika Segera Diaspal

Kegigihan pasangan duet Zul-Rohmi dengan menggunakan produk lokal UKM dan IKM NTB untuk dibagikan kepada masyarakat melalui JPS Gemilang, melahirkan inovasi dan inspirasi baru. Bahwa titik tumpu dalam penguatan ekonomi dengan berbasis UMKM sejalan dengan kebijakan dan rekomendasi dari Bank Indonesia. Yang tidak kalah pentingnya dalam Pergub ini adalah skema pembiayaan bagi UKM juga diatur secara spesifik dalam Pergub ini.

Pada prinsipnya ditegaskan Ridwan Syah, ada langkah konkret. ‘’Percuma kita buat Pergub kalau hasil produk UKM dan IKM tidak laku terjual. Alternatifnya semua akan diatur di Pergub. Dunia usaha, perhotelan, restoran dan industri harus menggunakan hasil produk UKM dan IKM di NTB.’’

Sementara itu, Kepala Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Achris Sarwani menyambut baik persiapan regulasi ini sebagai aturan untuk pembedayaan UKM dan IKM lokal di NTB.

Diakuinya peran UKM dalam mendorong pembangunan ekonomi tidak diragukan lagi. ‘’Mereka memiliki andil yang cukup besar menggeliatkan perekonomian di NTB,’’ katanya.

Menurutnya bahwa pertumbuhan ekonomi daerah yang progresif ditunjukkan oleh inflasi yang rendah, perkembangan UMKM yang berkelanjutan dan keuangan daerah yang kuat dan sehat serta didukung sistem informasi berbasis digital.

Selain itu, ia menekankan dalam Pergub agar penyediaan data yang akurat dan realtime bagi UKM dan IKM. Seperti data perizinan, produksinya, potensi sumber bahan baku hingga data pembeli. Hal ini menurutnya untuk mendukung efektivitas pengambilan kebijakan pemerintah dan memberikan daya dukung informasi aktual kepada stakeholder.

‘’Peralihan pola operasional konvensional menuju ekosistem digital sangat perlu untuk memudahkan pemetaan ke depan. Karena kita sedang berada di era digital,’’ jelasnya.

Kepala Bappeda NTB Dr. Ir. H.Amry Rakhman mengatakan, sebagai leading sector penyusunan Pergub ini, ia menegaskan dengan tema Aksi Bela dan Beli Produk Lokal NTB adalah ikhtiar untuk merangsang aktivitas memproduksi barang dalam daerah oleh pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan mengajak pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk mengkonsumsi produk lokal NTB .

  BST Kemensos Diusulkan untuk 7.600 Lansia

‘’Kita ingin memajukan perekonomian NTB dengan membela proses produksi UKM dan IKM kita dan harus pula membeli produk lokal kita,’’ jelasnya.

Tujuan Pemda NTB jelas, pemberdayaan UMKM sebagai upaya pemerintah daerah, dunia usaha atau masyarakat secara sinergis dalam bentuk penguatan kapasitas kelembagaan dan personalia. Peningkatan kapasitas berproduksi dan pemasaran hasil sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha tangguh dan mandiri.

‘’Di Pergub ini kita atur landasan hukumnya, tentunya untuk pemberdayaan UKM dan IKM serta menggerakkan ekonomi di lingkungan masyarakat kita,’’ katanya. (bay)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here