Pemprov Siap Hadapi GTI

H. Ruslan Abdul Gani (Suara NTB/nas)

PEMPROV NTB resmi memutus kontrak pemanfaatan aset seluas 65 hektare di Gili Trawangan yang dikerjasamakan dengan PT. Gili Trawangan Indah (GTI). Jika nantinya GTI mengajukan gugatan, maka Pemprov siap menghadapinya.

“Kalau digugat kita siap. Yang jelas Pemprov siap jika digugat,” kata Kepala Biro Hukum Setda NTB, H. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H., dikonfirmasi di Mataram.

Iklan

Apabila nanti Pemprov digugat dengan alasan GTI tak bisa memanfaatkan lahan tersebut karena sudah dikuasai oleh masyarakat. Ruslan mengatakan saat penandatanganan kontrak kerja sama puluhan tahun silam, kondisi lahan dalam keadaan kosong.

Artinya, masyarakat tidak masuk dengan serta merta. “Kalau kita sudah kontrakkan, yang meminjam (GTI) seharusnya bertanggung jawab. Karena dasar hukum kita sudah jelas,” katanya.

Sebagaimana diketahui, kontrak produksi pemanfaatan aset di Gili Trawangan antara Pemprov NTB dengan GTI yang dibuat tahun 1995. Kontrak produksi ini mengikat Pemprov NTB untuk menyerahkan modalnya dalam bentuk lahan. PT GTI pun punya kewajiban membangun 150 cottage dan sarana penunjang lainnya. Namun sampai sekarang belum pernah terealisasi.

Kontrak produksi tersebut telah mendapat persetujuan DPRD Provinsi NTB tahun 1995. Kemudian telah disahkan Mendagri pada tahun 1997. Di dalamnya ada klausul jangka waktu kontrak produksi selama 70 tahun, serta royalti per tahun Rp22,5 juta. Jangka waktu kuasa Hak Guna Bangunan kepada GTI diberikan selama 30 tahun.

Dasar hukum perikatan kontrak produksi antara Pemprov NTB dengan PT GTI adalah Permendagri No3/1986. Aturan itu belum mengatur jangka waktu. Tapi, saat ini sudah ada Permendagri No19/2016 yang mengatur dasar perhitungan kontribusi tetap, kontribusi keuntungan, sampai nilai sewa.

Kontrak produksi antara Pemprov NTB dengan PT.GTI tertanggal 12 April 1995 disusun berdasarkan Permendagri No.3 Tahun 1986. Sementara, aturan itu sudah dicabut pada tahun 2001. Kemudian diubah dengan PP No27/2014 yang diubah lagi dengan PP No28/2020. (nas)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional