Pemprov Siap Dampingi IKM Dapat Keringanan Pajak dan Kredit di Bank

Hj. Nuryanti. (Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB melalui Dinas Perindustrian Provinsi NTB siap akan memberikan pendampingan kepada para pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) mendapatkan keringanan kredit berupa restrukturisasi maupun relaksasi. Prioritas pendampingan adalah IKM yang terdampak usahanya karena wabah Covid-19. “Silahkan saja. Lapor ke dinas. Nanti kita bisa dampingi ke bank untuk mendapatkan keringanan restrukturisasi, atau relaksasi,” kata Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Hj. Nuryanti, SE, ME.

Sementara IKM yang bisa mandiri, kepala dinas mengatakan dapat melakukan komunikasi langsung dengan perbankan. selanjutnya, bank yang akan memproses, melakukan verifikasi kembali untuk jenis keringanan yang akan diberikan. Selain itu, sebanyak 5.000 IKM yang terdampak negative. Artinya penurunan  omzet akibat aktivitas usahanya yang menurun, juga akan dibantu salah satunya  melalui program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang.

Iklan

Jenis paket bantuan yang akan diberikan misalanya, pemberian suplemen teh daun kelor yang dibuat IKM lokal, susu kedelai, minyak kayu putih dan beberapa jenis lainnya kedalam satu paket bantuan. “Produsen lokal akan dibeli produknya oleh pemerintah provinsi dan dibagikan kepada yang terdampak di luar yang diakomodir oleh pemerintah pusat,” jelas Hj. Nuryanti.

Data masih bergerak. 5. 000 IKM terdampak sedang proses validasi dan verifikasi di tingkat desa oleh dinas sosial  dan DPMPD NTB. Data tersebut dari usulan Dinas Perindustrian Kabupaten dan kota. Sementara bagi IKM yang berdampak positif akibat wabah virus corona, misalnya mengalami kenaikan omzet yang signifikan utamanya makanan dan minuman untuk meningkatkan imunitas tubuh seperti serbat jahe, the kelor, minuman susu kuda liar, madu lokal, tetap didukung melalui subsidi kemasan di  UPTD. Balai Kemasan Dinas Perindustrian NTB.

“Kemasannya diberikan subsidi, lebih murah. Saat ini sedang verifikasi di UPTD Balai Kemasan,” imbuhnya. Pajak pajak bagi IKM yang berproduksi pada masa darurat ini pun ditiadakan. Baik PPN maupun PPh 21. Hal ini ditegaskan kepala dinas, berdasarkan arahan inspektorat saat rapat diruang anggrek pada Kamis, 9 April 2020 dan sudah dikoordinasi dengan Kanwil Pajak. (bul)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional