Pemprov Rencanakan Mutasi Pejabat Pekan Depan

Pelantikan pejabat fungsional widyaiswara Pemprov NTB, Selasa (29/4) siang. (Suara NTB/humasntb)

Mataram (Suara NTB) – Pascadilantiknya H. Chairul Mahsul, SH, MM dan Drs. H. Supran, MM menjadi widyaiswara, jabatan Staf  Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Infrastruktur dan Pembangunan dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)  NTB menjadi lowong. Jabatan Kepala BPKAD NTB dinilai cukup mendesak untuk segera diisi. Karena itu, Pemprov NTB berencana akan melakukan mutasi atau pergeseran pejabat struktural pekan depan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BPKAD) NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si mengatakan, untuk sementara Kepala BPKAD NTB dijabat Pelaksana Tugas (Plt). Plt Kepala BPKAD NTB dijabat Sekretaris BPKAD NTB, Zainul Islam.

Iklan

‘’Saya sudah lapor, mungkin pergerakan (mutasi)  ada minggu depan, awal-awal Mei,’’ kata Fathurrahman dikonfirmasi Selasa, 30 April 2019.

Ia menyebutkan, pengisian dua jabatan eselon II yang lowong kemungkinan bersamaan dengan jabatan eselon III dan IV. Untuk jabatan eselon III hanya ada beberapa yang lowong. Sedangkan jabatan eselon IV sebanyak 74 jabatan yang lowong.

‘’Itu rencananya kita serentak untuk mengisi seluruhnya,’’ katanya.

Selain dua pejabat eselon II yang resmi dilantik menjadi widyaiswara, kata Fathurrahman, sejumlah pejabat struktural sedang mengurus persyaratan menjadi pejabat fungsional widyaiswara. Saat ini, ada tiga pejabat eselon III yang sudah lulus tahap pertama. Selanjutnya mereka akan mengikuti tes wawancara di Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Selain itu, ada satu pejabat eselon II, yakni Asisten III Administrasi Umum dan Kesra, Ir. Hj. Hartina, MM akan beralih menjadi pejabat fungsional widyaiswara. ‘’Kalau Ibu Hartina sedang dalam proses. Karena beliau pensiun Maret 2020. Tahun ini ada juga Kepala DP3AP2KB yang akan memasuki purna tugas pada Desember. Tapi tidak mengambil widyaiswara,’’ ungkapnya.

Fathurrahman mengatakan, saat ini Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) NTB sudah memiliki widyaiswara yang cukup banyak. Tinggal didorong widyaiswara madya dan pratama untuk kaderisasi. BPSDM NTB juga sedang mengejar akreditasi A.

Dengan mendapatkan akreditasi A, maka BPSDM NTB akan menjadi tempat Diklat ASN di wilayah Indonesia Timur. Saat ini, BPSDM NTB masih akreditasi B. ‘’Tinggal peningkatan untuk mendapatkan akreditasi A. Kalau akreditasi A, bisa melaksanakan Diklatpim II. Bahkan bisa saja Diklatpim I ketika kementerian mengadakan di NTB, sarananya memadai,’’ tandasnya.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat fungsional tersebut dilakukan Sekda Provinsi NTB,  Ir. H. Rosiady H.  Sayuti, M.Sc., Ph. D  di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Selasa,  30 April 2019.

Dalam sambutannya Sekda mengucapkan selamat kepada 12 pejabat fungsional yang dilantik dan sangat mengapresiasi semangat dan tanggung jawabnya kepada pemerintah.

Sehingga nantinya, semangat tersebut dapat diberikan kepada generasi-generasi berikutnya. ‘’Ilmu-ilmu beliau tentu akan lebih banyak dan dapat di-share ke teman-teman yang menjadi generasi selanjutnya dalam kancah per-ASN-an,’’ kata Rosiady.

Pada kesempatan tersebut,  Sekda berpesan kepada pejabat yang dilantik dimanapun berkiprah tetap berprestasi dan bersungguh-sungguh. ‘’Orang lain akan menilai kita, apakah kita orang yang memang pantas diberikan apresiasi atau sebaliknya,’’ kata Sekda. (nas)